KUALA KAPUAS, KALTENGONLINE.COM – Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera (NBDSP) DPRD Kabupaten Kapuas memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas kerja keras dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026.
Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi NBDSP Sutarno, dalam penyampaian pendapat akhir fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kapuas belum lama tadi. Sutarno menyebut proses pembahasan berlangsung terbuka, efektif, dan penuh komitmen dalam menindaklanjuti berbagai masukan dari seluruh fraksi, termasuk fraksinya.
“Banggar dan TAPD telah bekerja keras dan menunjukkan semangat keterbukaan, efisiensi, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat dalam menyempurnakan dokumen anggaran ini,” ujar Sutarno.
Di hadapan Bupati Kapuas, pimpinan dewan, serta seluruh peserta sidang, Sutarno menegaskan bahwa RAPBD 2026 telah mencerminkan upaya nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan anggaran yang pro-rakyat dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Persetujuan fraksi kami diberikan dengan keyakinan bahwa seluruh catatan dan komitmen yang telah disampaikan akan ditindaklanjuti secara konsisten dalam pelaksanaan,” kata Sutarno.
Fraksi berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk mewujudkan Kabupaten Kapuas yang Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, Aman, dan Religius (BERSINAR).
Dalam pendapat akhirnya, Sutarno juga menguraikan empat isu strategis yang menjadi perhatian fraksinya selama proses pembahasan RAPBD 2026. Pertama, peningkatan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sutarno menegaskan pentingnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, termasuk penertiban aset daerah dan optimalisasi retribusi. Langkah tersebut harus ditempuh tanpa menambah beban masyarakat.
Keberpihakan pada infrastruktur dasar. Fraksi mengapresiasi penambahan alokasi anggaran untuk infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas wilayah pinggiran serta daerah terisolir. “Ini menjawab masukan fraksi kami agar pembangunan benar-benar menyentuh wilayah yang masih tertinggal,” ucapnya.
Ketiga, pengendalian belanja non-prioritas. Sutarno juga menyoroti komitmen pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi terhadap belanja rutin dan belanja non-prioritas. “Hasil efisiensi harus dialihkan untuk program yang produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Terakhir, peningkatan pelayanan publik. Fraksi NBDSP mendukung peningkatan alokasi sektor pendidikan dan kesehatan, terutama untuk peningkatan mutu layanan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai. (art/ko)
