Pangkalan Bun, kaltengonline.com – Sebanyak 250 peserta mengikuti kegiatan napak tilas untuk mengenang Perlawanan Rakyat Kumai pada 14 Januari 1946, sebuah peristiwa penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di pantai selatan Borneo. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi atas keberanian masyarakat Kumai yang memilih berdiri di pihak Republik di tengah tekanan kembalinya kekuasaan kolonial Belanda.
Ketua Panitia Chaidir menyampaikan bahwa napak tilas dimulai dari Istana Kuning, simbol resmi bergabungnya Swapraja Kotawaringin dengan Republik Indonesia. Dari titik bersejarah tersebut, peserta menyusuri Jalan Diponegoro dan Jalan Iskandar menuju Kecamatan Kumai. Rombongan dijadwalkan menempuh perjalanan sekitar tiga hingga tiga setengah jam, dengan jeda istirahat dan pelaksanaan salat Magrib di Masjid Al Fatah, Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Senin (12/1).
Menurut Chaidir, kegiatan ini diikuti oleh peserta lintas unsur, mulai dari pelajar, anggota TNI dan Polri, Pramuka, masyarakat Kecamatan Kumai, hingga perwakilan instansi pemerintah daerah. Antusiasme peserta, khususnya generasi muda, menjadi penanda bahwa semangat mengenang sejarah perjuangan masih hidup. Ia berharap napak tilas peringatan Perlawanan Kumai dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah dalam sambutannya mengulas kembali situasi pasca-Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Saat itu, pemerintahan dan masyarakat Swapraja Kotawaringin di berbagai distrik, termasuk Kumai dan Kotawaringin Lama, secara bertahap menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Puncaknya terjadi pada 27 Desember 1945 ketika Sultan Kotawaringin P.R. Alamsyah bersama masyarakat secara resmi mengibarkan Merah Putih di Istana Kuning.
Sikap politik tersebut diketahui oleh pihak NICA Belanda. Tak lama berselang, tepat pada 14 Januari 1946, armada laut NICA yang membawa pasukan KNIL memasuki Distrik Kumai. Namun kedatangan itu telah diantisipasi. Para pemuda, pejabat, dan masyarakat Kumai bersiap melakukan perlawanan sebagai bentuk penolakan terhadap upaya pendudukan kembali wilayah yang telah menyatakan setia kepada Republik Indonesia.
Berbagai arsip sejarah nasional dan internasional mencatat perlawanan rakyat Kumai sebagai pesan moral dan politik yang kuat. Arsip Nasional Republik Indonesia, catatan Disjarah TNI AD dan TNI AL, hingga arsip Kerajaan Belanda menunjukkan bahwa perlawanan ini menegaskan sikap pantai selatan Borneo yang tetap pro-Republik serta memperkuat posisi Kumai sebagai simpul penting perjuangan maritim Indonesia.
Bupati Nurhidayah menegaskan bahwa makna Perlawanan Kumai 1946 tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga nasional. Peristiwa ini turut memengaruhi dinamika perjuangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan, termasuk menjelang Perjanjian Linggarjati, serta menegaskan Pelabuhan Kumai sebagai bagian dari sentra perjuangan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, kata dia, berkomitmen mendukung kegiatan sejarah berbasis riset dan edukasi sebagai fondasi pembangunan daerah dan penguatan jati diri kebangsaan.bob)
