PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Upaya penanganan kebersihan dan pencemaran lingkungan di Kota Palangka Raya dinilai perlu naik kelas, dari sekadar penanganan teknis menjadi kebijakan yang berbasis riset dan kajian ilmiah. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, yang mendorong keterlibatan aktif kalangan akademisi dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan lingkungan.
Hasan menilai, kompleksitas persoalan lingkungan di Palangka Raya, mulai dari penumpukan sampah, pencemaran sungai dan lahan gambut, hingga degradasi kualitas udara, tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional semata.
“Permasalahan lingkungan ini membutuhkan sentuhan keilmuan agar penanganannya tepat sasaran. Akademisi memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi akar persoalan secara objektif dan merumuskan solusi jangka panjang,” ujar Hasan, Kamis (29/1).
Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga penelitian akan memperkuat dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah, sehingga setiap program yang dijalankan memiliki landasan data dan analisis yang jelas. Mulai dari pemetaan tingkat pencemaran, kajian karakteristik sampah perkotaan, hingga perumusan model pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kondisi Palangka Raya.
Hasan menekankan, kolaborasi yang dibangun seharusnya tidak berhenti pada pemberian rekomendasi atau hasil kajian semata, tetapi juga mencakup peran aktif akademisi dalam tahap implementasi serta evaluasi kebijakan.
“Dengan begitu, program yang dijalankan Pemkot bisa dievaluasi secara berkala dan disempurnakan berdasarkan temuan ilmiah di lapangan,” jelas Legislator Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar Pemerintah Kota Palangka Raya menyusun kerangka kerja sama yang terstruktur dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Kerja sama tersebut mencakup penentuan fokus masalah lingkungan, dukungan anggaran riset, hingga pembentukan tim kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola lingkungan hidup di Palangka Raya, sekaligus mendorong kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. (ham/ans/ko)
