Wali Kota Hadiri Rakornas 2026
BOGOR, Kaltengonline.com – Kehadiran Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dimaknai sebagai langkah strategis untuk memastikan program prioritas Nasional dapat diimplementasikan secara konkret di daerah. Rakornas yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, dan dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut menjadi ajang penyamaan visi antara pusat dan pemerintah daerah, Senin (2/2).
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, yang hadir didampingi Wakil Wali Kota Achmad Zaini menyampaikan, Rakornas memberikan penegasan penting terkait peran daerah dalam mendukung agenda nasional. Mulai dari penguatan ekonomi, swasembada pangan, hingga program sosial kemasyarakatan.
“Rakornas ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ada arahan langsung dari Presiden agar seluruh daerah sejalan dengan kebijakan pusat, khususnya dalam mendukung program prioritas nasional,” ujar Fairid.
Menurutnya, berbagai isu strategis yang dibahas dalam Rakornas, seperti penguatan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, hingga program makan bergizi gratis, menjadi peluang bagi daerah untuk mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Program-program nasional ini sangat relevan dengan kondisi daerah. Tinggal bagaimana kita di daerah mampu menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan program yang tepat sasaran,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah membangun komunikasi aktif dengan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas kebijakan dan percepatan pembangunan daerah.
“Konektivitas sudah kami lakukan melalui komunikasi yang intens dengan berbagai kementerian. Ini penting agar kebijakan pusat bisa dijalankan secara optimal di daerah, termasuk di Kota Palangka Raya,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemko Palangka Raya berkomitmen untuk mendukung penuh seluruh kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memastikan implementasinya memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami siap menjalankan kebijakan pemerintah pusat secara penuh, tentu dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan daerah,” pungkas Fairid. (ham/ans/ko)
