Sekda Ingatkan Tantangan Struktur Ekonomi
PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Perekonomian Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukkan kinerja positif dengan mencatat pertumbuhan sebesar 5,36 persen, tertinggi di Pulau Kalimantan. Capaian tersebut mencerminkan daya tahan ekonomi daerah di tengah dinamika nasional dan global, meski masih dihadapkan pada tantangan struktural.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalteng ditopang oleh beberapa sektor utama yang masih bergerak kuat sepanjang tahun berjalan.
“Pertumbuhan ekonomi Kalteng berada di atas rata-rata nasional dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan. Ini menunjukkan fondasi ekonomi kita cukup solid,” kata Leonard dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027, Senin (2/2).
Leonard menjelaskan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran masih menjadi penopang utama perekonomian daerah. Selain itu, sektor jasa juga mulai menunjukkan pemulihan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa struktur ekonomi Kalimantan Tengah masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor berbasis sumber daya alam, khususnya komoditas primer.
“Pertumbuhan ini perlu kita sikapi dengan hati-hati. Ketergantungan pada komoditas mentah membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global,” ujarnya.
Menurut Leonard, kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendorong hilirisasi industri, peningkatan nilai tambah, serta penguatan sektor ekonomi produktif berbasis kerakyatan.
Dalam perencanaan pembangunan ke depan, Pemprov Kalteng akan mengarahkan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas dan inklusif, dengan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus mampu dirasakan masyarakat secara merata, bukan hanya terakumulasi pada sektor-sektor tertentu,” tegas Leonard.
Ia menambahkan, tantangan ke depan juga mencakup keterbatasan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja daerah, sehingga perencanaan pembangunan harus lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi daerah. (*rif/ko)
