SAMPIT, Kaltengonline.com – Kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram mulai dirasakan warga Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), sejak awal Ramadan. Tabung gas “melon” yang menjadi andalan rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro kian sulit ditemukan di warung maupun pangkalan.
Sejumlah warga mengaku harus berkeliling dari satu pengecer ke pengecer lain demi mendapatkan satu tabung LPG. Namun upaya itu kerap berujung sia-sia karena stok disebut telah kosong sejak beberapa hari terakhir. Kondisi ini memicu keresahan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan dapur selama Ramadan.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannor mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk turun tangan mengusut penyebab kelangkaan LPG subsidi yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat kecil, apalagi menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Gas elpiji 3 kilogram ini kebutuhan pokok bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Jangan sampai masyarakat kecil dikorbankan hanya karena persoalan distribusi atau ulah oknum,” tegas Akhyannor.
Ia meminta pihak Pertamina bersama instansi terkait segera memberikan klarifikasi terbuka: apakah kelangkaan disebabkan pasokan yang berkurang, distribusi yang tidak merata, atau adanya praktik penimbunan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momentum Ramadan.
“Kita minta semua kebutuhan masyarakat jangan sampai terkendala, baik LPG, sembako, maupun kebutuhan pokok lainnya,” tambahnya.
Keresahan warga Kotim ini sejalan dengan fenomena serupa di sejumlah daerah di Indonesia. Kelangkaan LPG 3 kg memicu antrean panjang di pangkalan dan memaksa warga berpindah-pindah lokasi demi mendapatkan satu tabung gas subsidi. Situasi tersebut turut disorot publik seiring kebijakan pengetatan distribusi LPG 3 kg, termasuk pembatasan penjualan oleh pengecer yang belum berstatus resmi.
Di tingkat daerah, Akhyannor mengapresiasi langkah cepat Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kotim, Johny Tangkere, yang turun langsung meninjau SPBE PT Naga Jaya Makmur di Jalan HM Arsyad Kilometer 10, Senin (23/2) siang.
“Menurut informasi kelangkaan ini terjadi karena ada kerusakan kompresor di SPBE kilometer 10. Akibatnya, nozel pengisian tidak bisa berfungsi secara maksimal dan proses distribusi ke agen ikut terganggu,” jelas Akhyannor.
Dan untuk menutup kekurangan pasokan, sejumlah agen terpaksa mengambil LPG dari SPBE di Pangkalan Bun. Namun, jarak tempuh sekitar empat jam perjalanan ditambah antrean dari daerah lain membuat distribusi ke Kotim semakin melambat.
“Pengambilan di Pangkalan Bun juga harus antre, karena bukan hanya Kotim yang bergantung ke sana, tetapi juga daerah Sukamara dan Lamandau. Ini yang membuat pasokan ke pangkalan di Kotim ikut tersendat,” paparnya.
Komisi II DPRD Kotim meminta pemerintah daerah bersama Pertamina akan pentingnya pengawasan ketat di lapangan untuk mencegah penimbunan dan praktik permainan harga yang merugikan masyarakat kecil. (bah/ans/ko)
