MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya validitas data penerima bantuan sosial serta kepatuhan terhadap regulasi pembukaan lahan gambut dalam Dialog Interaktif bersama Kepala Desa se-Kabupaten Barito Utara, Senin (29/6).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Lingkungan Hidup Muara Teweh itu menjadi momentum sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng Yulindra Dedi menyampaikan dua arahan strategis.
Pertama, menyangkut pembukaan lahan gambut yang wajib mengantongi izin dari instansi terkait. “Ini untuk memastikan kegiatan sesuai regulasi dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Yulindra Dedi di hadapan seluruh kepala desa se-Barito Utara.
Arahan kedua menyangkut program kerakyatan, khususnya Bantuan Pasar Murah dan Kartu Huma Betang Sejahtera. Gubernur meminta seluruh desa segera melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap warga penerima manfaat.
“Data harus valid dan diperbarui. Tujuannya agar bantuan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat prasejahtera yang berhak menerima,” tegas Yulindra mengutip arahan gubernur.
Menanggapi instruksi provinsi tersebut, Bupati Barito Utara H Shalahuddin ST MT yang memimpin langsung dialog interaktif itu menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap kebijakan.
Bupati meminta seluruh camat dan kepala desa agar segera bergerak melakukan verifikasi dan pemutakhiran data di wilayah masing-masing.
“Saya berharap arahan dan kebijakan yang kita rumuskan bersama ini jadi pedoman. Sehingga pembangunan di Barito Utara berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Shalahuddin.
Bupati Shalahuddin menekankan bahwa camat dan kepala desa memiliki peran krusial sebagai garda terdepan pemerintahan.
Keberhasilan semua program, menurutnya, sangat ditentukan dari kuatnya kerja di tingkat desa.
Dialog ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan di lapangan.
Selain dua isu utama tersebut, dialog juga membahas sejumlah agenda strategis lainnya. Pembahasan mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, hingga upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Barito Utara.
Kegiatan yang turut dihadiri Wakil Bupati Felix Soenadi Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, unsur Forkopimda Kabupaten Barito Utara, para camat, dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Barito Utara itu ditutup dengan ajakan kolaborasi dari bupati.
“Semoga pertemuan ini melahirkan pemerintahan yang baik dan masyarakat Barito Utara yang semakin maju, sejahtera dan berkeadilan,” pungkas Bupati Shalahuddin. (ren/nue/ko)
