Pangkalan Bun, Kaltengonline.com — Tim relawan gabungan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan (YOHK) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kobar menarik seluruh anggotanya dari kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Mereka mendesak pemerintah mengerahkan water bombing untuk membantu memadamkan api di zona inti yang menjadi habitat orangutan.
Perwakilan YOHK-HPI Kobar, Moncos, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah upaya pemadaman di lapangan dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan. Tim relawan memilih menarik diri sementara karena kemampuan mereka untuk menangani kebakaran secara langsung telah mencapai batas.
“Untuk saat ini saya menarik diri dulu, Bang, karena kalau dilanjutkan percuma, tidak ada perubahan yang signifikan,” kata Moncos, Minggu, 11 Oktober 2026.
Menurut Moncos, kebutuhan mendesak saat ini adalah bantuan pemadaman dari udara. Relawan meminta pemerintah mengerahkan water bombing agar api di zona inti dapat ditangani dengan dukungan yang lebih memadai.
“Kami minta cuma water bombing untuk membantu memadamkan api yang berada di zona inti,” ujarnya.
Moncos mengatakan para relawan telah berupaya semaksimal mungkin memadamkan api di lapangan. Namun, keterbatasan kemampuan membuat mereka meminta pemerintah mengambil langkah lanjutan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan tersebut.
“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin sampai di batas kemampuan kami. Makanya kami memohon pemerintah segera mendatangkan water bombing,” katanya.
Ia juga menyebut perkiraan luas kawasan terdampak mencapai sekitar 54 ribu hektare. Moncos menegaskan angka tersebut masih berupa perkiraan, sehingga belum dapat dipastikan sebagai luas lahan yang terbakar.
Keputusan menarik personel juga dilatarbelakangi kekecewaan relawan terhadap minimnya dukungan dan kejelasan dari instansi terkait maupun para wakil rakyat. Mereka berharap penanganan kebakaran di kawasan konservasi yang menjadi habitat orangutan itu mendapat perhatian lebih serius.
Penghentian sementara pemadaman oleh relawan menjadi alasan penting bagi pemerintah dan instansi berwenang untuk memastikan kondisi terkini di lapangan. Terlebih, permintaan bantuan udara perlu ditindaklanjuti dengan penilaian terhadap titik api, kebutuhan operasional, serta kesiapan sarana pemadaman.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan dari instansi berwenang mengenai kepastian pengerahan water bombing maupun verifikasi atas perkiraan luas kawasan terdampak yang disampaikan Moncos. Konfirmasi kepada pengelola TNTP dan instansi penanggulangan karhutla diperlukan untuk memastikan kondisi kebakaran serta langkah penanganan selanjutnya. (Ko)
