MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Jiham Nur, mengapresiasi langkah strategis pemerintah daerah, dalam menggelar operasi pasar murah yang dirangkai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Jembatan Lahei–Lahei Seberang di Kecamatan Lahei, Kamis (8/10).
Langkah simultan tersebut, dinilai sebagai wujud komitmen nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan jangka pendek Masyarakat, sekaligus menyiapkan infrastruktur jangka panjang. Jiham menegaskan, pembangunan jembatan yang ditargetkan rampung pada 2029 ini, merupakan proyek vital yang telah diidam-idamkan warga setempat.
“Kami dari DPRD menyambut baik langkah ini.
Jembatan ini bukan sekadar pembangunan fi sik, melainkan urat nadi untuk memperlancar akses dan konektivitas.
Jika jembatan ini selesai, mobilitas menjadi jauh lebih cepat, arus orang dan barang lancar, sehingga ekonomi masyarakat otomatis ikut terdongkrak,” urai Jiham Nur.
Selain percepatan infrastruktur, wakil rakyat ini juga menyoroti antusiasme warga terhadap program stabilisasi harga pangan. Dalam momen tersebut, pemerintah menyiapkan 500 paket sembako bersubsidi yang masing-masing berisi lima kilogram beras premium, satu kilogram gula pasir, dan dua liter minyak goreng. Menariknya, paket yang semula harus ditebus seharga Rp15.000 itu akhirnya digratiskan langsung oleh Bupati Barito Utara, H Shalahuddin.
“Digratiskannya paket sembako ini tentu sangat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,” tambahnya.
Jiham berharap megaproyek pembangunan Jembatan Lahei dapat berjalan lancar dan tuntas sesuai target. Ke depan, manfaat infrastruktur ini diyakini tidak hanya dirasakan oleh warga Lahei dan Lahei Barat, tetapi juga membuka akses percepatan ekonomi bagi wilayah lain yang terhubung.
Sebagai bentuk komitmen kelembagaan, DPRD Barito Utara memastikan, akan terus mengawal dan mengawasi progres proyek tersebut, agar berjalan transparan dan tepat waktu. Pihaknya secara khusus mewanti-wanti, pihak kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memprioritaskan kualitas konstruksi demi keselamatan bersama. (ben/ko)
