PALANGKA RAYA-Tingginya angka inflasi terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Pasalnya, ranking inflasi provinsi se-Indonesia per Agustus hingga September, Kalteng berada pada peringkat kedua dengan angka inflasi 8,12 persen (yoy), di bawah Sumatera Barat dengan angka inflasi 8,50 persen (yoy) dan berada di atas Jambi dengan angka inflasi 8,09 persen (yoy).
Karena itu pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng terus melakukan upaya-upaya untuk menekan laju inflasi, dengan menerapkan program jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Saban hari, minggu dan bulan, pemerintah terus memantau kondisi harga pangan yang menjadi pemicu inflasi, khususnya di Kota Palangka dan Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sebagai daerah sampel penilaian inflasi.
Jumat (7/10), Gubernur H Sugianto Sabran memimpin rapat rapat koordinasi penanganan dan pengendalian inflasi, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.
“Saat ini kondisi inflasi di Kalteng masih jauh dari harapan, untuk tingkat provinsi berada di urutan kedua se-Indonesia,” beber gubernur saat diwawancarai usai rapat.
Terkait penanganan inflasi ini, gubernur menegaskan kepada bupati dan wali kota se-Kalteng agar tidak meninggalkan Kalteng dalam beberapa waktu ke depan jika tidak punya kepentingan yang mendesak. Kepala daerah harus benar-benar fokus menangani inflasi di daerah masing-masing.
“Khusunya di Kota Palangka Raya dan Kotim, saya minta harus ditangani dengan serius,” ucapnya.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini menyebut, salah satu penyumbang inflasi yang cukup besar adalah gas elpiji 3 kilogram. Kondisi di lapangan, masih ditemukan pedagang atau agen-agen penjualan elpiji yang menjual dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Kami akan melaksanakan rapat dengan forkopimda, kami akan turunkan satgas pangan ke lapangan untuk memastikan harga elpiji di lapangan,” sebut gubernur.
Apabila ditemukan agen-agen nakal yang menjual di atas harga yang sudah ditetapkan pemerintah, langkah tegas bakal diambil pemprov dengan mencabut izin usaha agen penjualan elpiji bersangkutan.
“Mulai besok (hari ini, red) akan ada operasi besar di beberapa daerah selama satu minggu, jika ada agen yang nakal, maka akan dicabut izin usahanya untuk memberikan efek jera,” pungkasnya.
Ada beberapa komoditas yang menjadi penyumbang tingginya inflasi di wilayah Kalteng. Dua wilayah menjadi target pengambilan sampel, yakni Kota Palangka Raya dan Kota Sampit. Untuk mengatasi inflasi ini, beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, baik upaya jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Upaya jangka pendek yang dilakukan yakni dengan menggelar gelar pasar murah dan pasar penyeimbang, sebagaimana yang sudah dilaksanakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara untuk upaya jangka menengah, pemerintah provinsi sudah melaksanakan gerakan penanaman cabai dan bawang merah yang bisa dipanen dalam beberapa waktu ke depan. Pemerintah kabupaten/kota pun diinstruksikan gubernur untuk melaksanakan hal serupa.
“Upaya jangka pendek sudah dilaksanakan dengan menggelar pasar murah dan pasar penyeimbang, jangka menengahnya berupa penanaman komoditas pangan cepat panen yang menjadi salah satu penyumbang inflasi,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kalteng Sunarti.
Sedangkan untuk jangka panjang yang dilakukan adalah dengan mengaktifkan satgas pangan dalam rangka mencegah keluarnya komoditas pangan produksi Kalteng. Mengingat selama ini masih ada komoditas yang dibawa keluar daerah, lalu masuk kembali ke Kalteng.
“Ini menyebabkan komoditas yang seharusnya bisa dibeli dengan harga murah oleh masyarakat Kalteng, tapi karena sudah keluar daerah, maka harganya menjadi jauh lebih mahal,” sebutnya. (abw/ce/ala/ko)
