kaltengonline.com – Sebagai tindak lanjut dari surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sogianto Sabran, Tim Satuan Tugas Pangan Provinsi Kalteng dimotori Dinas Ketahanan Pangan melakukan inspeksi mendadak ke tiga pasar di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memantau perkembangan harga dan stok bahan pokok (bapok) dalam upaya pengendalian inflasi.
“Sesuai arahan pak gubernur, hari ini kami melakukan pemantau dan mengecek harga serta stok barang sembako yang tersedia di pasar-pasar yang ada di Kota Sampit, apakah tersedia cukup untuk beberapa bulan hingga menjelang Natal dan tahun baru (nataru),” kata Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kalteng Yuas Elko, Kamis (24/11).
Menurutnya, pemantauan yang dilakukan ada tiga titik yaitu di Pusat Perbelanjaan Mentaya, Pasar Keramat, Pasar Subuh dan agen gas elpiji, Para satgas meminta informasi dari pedagang dan agen terkait stok dan harga bahan pokok, kemudian harganya tentu ya dicatat dan dibandingkan antara toko yang satu dengan toko yang lainnya.
“Dari hasil pemantauan kami, harga belum melampaui ambang batas. Seperti beras. Beras lokal harganya sudah mencapai Rp19.000 per kilogramnya, tetapi karena ini premium dan selera lokal itu tidak melampaui batas yang ditentukan. Kalau stok bahan pokok cukup untuk beberapa bulan ke depan. Aman dan masih lancar,” ujar Yuas.
Dirinya mengatakan, sesuai arahan pemerintah pusat, ada 11 komoditas yang menjadi perhatian agar inflasi dapat menurun, seperti beras, kedelai, jagung bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng dan ikan.
“Saat ini berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membantu masyarakat dan mengendalikan inflasi. Salah satunya adalah menggelar pasar penyeimbang yang secara bergantian dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, khususnya di Kota Sampit,” sampai Yuas.
Ia juga mengatakan pemerintah daerah juga mengharapkan seluruh desa melakukan upaya pengendalian inflasi karena aturan memperbolehkan penggunaan 30 persen bantuan langsung tunai (BLT) untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk menangani inflasi, dan pihaknya juga berharap dapat terus melaksanakan pasar penyeimbang hingga akhir tahun.
“Selanjutnya nanti akan dievaluasi lagi apakah pasar penyeimbang tersebut efektif menekan inflasi atau kurang maksimal, tetapi sejauh ini pasar tersebut sangat membantu masyarakat. Bahkan sampai ada keluhan pedagang di pasar bahwa mereka sepi pembeli dan mengurangi penghasilan. Tetapi para Pedagang tidak boleh seenaknya menaikkan harga juga,” ucap Yuas.
Dirinya menambahkan dalam pemantauan kali ini, tim terdiri 28 orang yang berasal dari lintas organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya dari Dinas Ketahanan Pangan, Polda, Korem, Disdagperin, Dinas ESDM, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpol PP, Diskominfo dan lainnya.(bah/uni/ko)
