kaltengonline.com – Kabupaten Barito Utara bersama 169 kabupaten/kota se-Indonesia meraih penghargaan kabupaten peduli hak asasi manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI pada puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-74 tahun 2022 di Golden Ballroom Hotel Sultan & Residence Jakarta, Senin (12/12).
Peringatan tersebut bertema ‘Pemajuan HAM untuk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju’ yang dibuka oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan dihadiri Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wamenhumham dan jajaran pejabat Kemenkumham serta kepala daerah yang menerima penghargaan peduli HAM.
Bupati Barito Utara H Nadalsyah melalui Asisten Sekda Hj Siti Nornah Iriawati menyebutkan, capaian ini merupakan buah dari kerja sama dan kepedulian serta sinergitas eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat selama ini yang sudah terjalin sangat baik, sehingga bisa menjaga dan memelihara stabilitas daerah melaksanakan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan aturan yang berlaku.
Beberapa tahun ini, Barito Utara telah menerima penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM. Diantaranya pada tahun 2017 penghargaan diterima Bupati Barito Utara H Nadalsyah di Surakarta.
Siti mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Barito Utara yang telah bersama-sama Pemkab Barito Utara turut menjaga dan menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
“Sehingga Barito Utara dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran HAM,” ungkap Siti Nornah saat menyampaikan pesan Bupati Nadalsyah yang didampingi Kabag Hukum Setda Sugeng.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyampaikan, peringatan Hari HAM Sedunia menjadi momen reflektif bagi seluruh negara dalam menghormati dan memajukan HAM secara universal.
Menurut Ma’ruf Amin, menjunjung tinggi HAM sama artinya dengan menjunjung tinggi peradaban. “Selamat kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang meraih penghargaan peduli HAM, pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM, dan instansi yang responsif dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM,” kata Ma’ruf Amin. (her/ens/ko)