PALANGKA RAYA-Dalam rangka pemantauan dan inventarisasi data terkait kebijakan bidang tata kelola pemerintahan khususnya pelaksanaan RB dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), tim kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) beraudiensi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng di ruang rapat bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (15/2).
Saat menerima kunjungan, Sekda Kalteng H Nuryakin mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima lembar hasil evaluasi ferormasi birokrasi (RB) tahun 2022 dan memperoleh nilai 62,29 dengan predikat B, ada peningkatan dibanding dengan pencapaian pada tahun 2021 yakni berada di angka 59,73 dengan predikat CC.
“Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai Kalteng pada tahun 2022 mengalami peningkatan di antaranya terkait kualitas kebijakan, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik dan kapabilitas APIP serta ada peningkatan di SPBE yang berada di angka 1,9 dari tahun sebelumnya hanya 1,” kata Nuryakin.
Sekda menyebut, Pemprov kalteng telah melakukan upaya perbaikan dan membuat rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada lembar hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2021. (lihat tabel). “Selain itu juga, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran juga sudah memerintahkan kita bagaimana pemanfaatan digitalisasi khusnya SPBE”, imbuhnya.
Ditambahkannya, Pemprov Kalteng henti-hentinya berbenah untuk semakin baik, tidak hanya semata mengejar nilai dan predikat namun yang paling penting adalah bagaimana terpenuhinya delapan area perubahan yang berwujud nyata dalam kinerja Pemprov Kalteng,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Y Syaiful Garyadi mengatakan bahwa tim dari Kemenko Polhukam akan melakukan kunjungan kerja ke Diskominfosantik Kalteng dalam rangka penguatan SPBE provinsi khususnya ke aplikasi dan infrastruktur. (mmc/abw/ko)
