PALANGKA RAYA– Pertemuan Rocky Gerung dengan mahasiswa Palangka Raya digelaran ‘Diskusi Akal Sehat’ batal. Hal itu dikarenakan pengurus Aula Masjid Darussalam, tempat diselenggarakannya agenda itu melarang adanya kegiatan itu.
Hal ini setelah adanya rilis yang disampaikan oleh pihak Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Palangka Raya bahwa agenda tersebut dipastikan batal seusai pihak panitia dipanggil oleh pengurus Masjid Raya Darussalam Palangka Raya.
Dalam rilis itu menyebutkan, pihak pengurus masjid beralasan bahwa Rocky Gerung merupakan pengkritik pemerintah. Sedangkan Aula Masjid Darussalam adalah milik pemerintah.
Ketua DEMA IAIN Palangka Raya Daeni Topan Vauzi mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan tersebut. Padahal persiapan ini berlangsung sejak dua bulan yang lalu.
“Padahal Pak Khairil Anwar sudah memberikan izin dan kami sudah mendapatkan surat penyewaan Aula Masjid Darussalam, tapi pas di last minute yang dimana sudah 90 persen persiapan kita dibatalkan, dan kami mendapatkan banyak kerugian,” tegas Topan, Sabtu (24/6). “Batalnya agenda ini karena adanya intervensi dari banyak pimpinan,”tambahnya.
Terpisah, Dikki Akhmar, selaku Ketua Forum Diskusi Akal Sehat menjelaskan bahwa ini merupakan kesempatan yang sangat sayang dilewatkan. Ia menjelaskan bahwa mahasiswa sendiri yang minta tolong terhadapnya untuk dihadirkan Rocky Gerung di Palangka Raya.
“Karena saya ada di Palangka Raya dan mereka tahu saya sering bersama Rocky Gerung maka mereka minta tolong untuk difasilitasi agar dihadirkan,” tegasa Dikki.
Pihak mahasiswa sudah berupaya mencari sponsor untuk turut menyukseskan kegiatan itu. Namun karena tidak adanyasponsor, maka ia berinisiatif untuk membantu mahasiswa dengan menanggung semua pembiayaan kehadiran Rocky Gerung, gedung, dan konsumsi.
“Saya bayar bukan berarti saya ingin Bang Rocky hadir, tapi saya ingin mensponsori kegiatan mahasiswa itu, sudah saya tanyakan juga pada mahasiswa sudah izin Polda belum? Laporan ke Danrem sudah belum?,” ucap Dikki.
Dikki yang merupakan bacaleg DPR RI dapil Kalteng dari PKS mengaku heran kenapa orang tidak paham demokrasi hadir dan duduk diposisi jabatan strategis. Sebab ia mengaku hanya ingin membantu untuk memberikan kecerdasan terhadap mahasiswa pada penyelenggaraan ini.
“Kita itu tidak akan bicara tentang PKS, kita tidak berbicara tentang politik, tapi kita akan berbicara tentang bonus demografi, kita bicara itu karena ingin menjadikan mahasiswa menjadi mandiri dan entrepreneur, tapi dilarang bukan dari Polda bukan BIN tapi dari pemilik gedung yang sudah saya bayar, tapi sudahlah, anggap aja dia baru saja belajar demokrasi, walaupun dia profesor dan mantan rektor,” tegas Dikki.
Dikki menjelaskan bahwa hadirnya Rocky Gerung untuk memberikan stimulus kepada para mahasiswa dan bukan untuk provokasi. “Saya baca sendiri dari mahasiswa, katanya tempat itu milik pemerintah jadi tidak boleh dipakai oleh pengkritik pemerintah.
Jadi saya ingin sampaikan bahwa mulailah jadikan kampus itu tempat berdiskusi akal sehat, jangan takut dengan kritik sepanjang itu membawa kita kearah lebih baik, kita ingat larangan ini hanya ada dijaman orde baru, dan sangat disayang ini hadir dari mantan rektor,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Rocky Gerung menyindir keras soal batalnya dirinya menjadi pengisi acara lantaran gara-gara tidak diizinkan Aula Masjid Darussalam sebagai tempat diskusi.
“Jadi kalau dalilnya itu gedung pemerintah, maka yang mengkritik pemerintah tidak boleh ada di situ, saya mengajar di Sespim Polri yang isinya para perwira, saya tidak diusir, saya juga mengajar di Sesko TNI yang isinya jenderal, saya tidak diusir, jadi apa dalilnya. Artinya apakah saya harus memuji-muji pemerintah agar tidak diusir,”tegas Rocky.
Ia juga menjelaskan bahwa dimana ada namanya gedung pemerintah. Yang di mana semua gedung pemerintah itu dibiayai oleh rakyat melalui pajak. Di mana ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak memiliki gedung, yang ada adalah itu fasilitas publik.
“Semua gedung yang ada di negeri ini merupakan biaya dari rakyat, dan saya baru tahu dia merupakan mantan rektor, dan artinya dia mengalami pendangkalan, jadi saya usulkan supaya balik lagi menjadi rektor dan belajar dari mahasiswa,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa adanya pelarangan tidak mencerminkan perkembangan suatu pemikiran. Dan hal itu menggambarkan bahwa demokrasi tidak bertumbuh.
“Tidak ada yang harus ditakutkan dari saya, karena saya berbicara di PKS, Gerindra, Demokrat, dan PDIP, karena saya bukan orang partai dan berasal dari kampus,”tegasnya.
Wartawan Kalteng Pos mengonfirmasi kepada Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam Prof Dr Khairil Anwar. Beliau pun tak menampik di balik alasan itu adalah sosok Rocky Gerung yang menjadi pengisi acaranya. Ia mengaku baru mengetahui bahwa yang akan mengisi acara tersebut Rocky Gerung satu hari sebelum diselenggarakan diskusi akal sehat itu.
Masjid Raya Darussalam itu merupakan masjid yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka dari itu untuk meminjam aula yang ada maka prosedur yang harus dilalui. Kharil mengaku pihak terkait sudah mengisi formulir sebagai salah satu syarat, namun surat pemberitahuan belum ada masuk dan sampai ke pengurus.
“Yang namanya aula itukan karena itu bersifat bisnis biasanya kalau ada yang minjam itu mengisi formulir dan itu sudah deal, namun suratnya belum masuk ke saya,” tegas Prof Khairil.
Selanjutnya, ia juga menambahkan bahwa sebelum pihak panitia itu ingin menggunakan Aula IAIN Palangka Raya, namun ditolak karena yang menjadi pembicara adalah Rocky Gerung.
“Pada saat pinjam aula, kami tahunya itu seperti event biasa. Nah setelah sehari sebelum acara baru mengetahui bahwa yang mengisi adalah Rocky Gerung, nah inikan bahasannya politik,” tegas mantan Rektor IAIN Palangka Raya itu. Ia menegaskan bahwa masjid tersebut milik pemerintah. Namun yang hadir menjadi pembicara merupakan orang yang sering melakukan kritik terhadap pemerintah.
“Jadi ini salah satu untuk menjaga kondisivitas yang ada di Kalteng, khususnya Palangka Raya, karena masjid inikan masjid umat,”tegas Khairil yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Provinsi Kalteng.
Saat dikonfirmasi kepada Rektor IAIN Palangka Raya Prof Dr Dakhoir, dia mengatakan belum menerima surat izin penyelenggaraan agenda tersebut. “Saya belum menemukan surat izin, terutama perbaharuan izin atau menghadap lah,” tegas Dakhoir.
Ia juga menyebutkan bahwa kalau memang ingin diselenggarakan terlebih dahulu untuk didiskusikan. Hal ini untuk melihat sejauh mana dampak yang akan ditimbulkan terhadap perbaikan akademik.
“Jadi intervensi yang saya berikan yakni dalam bentuk menasehati, karena mereka adalah mahasiswa kami yang melakukan kegiatan, jadi pihak kampus tidak boleh melepaskan atau membiarkan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menambahkan bahwa intervensi selanjutnya yang diberikan adalah bagaimana mencari solusi terhadap kegiatan itu.
“Yang perlu diketahui kampus ini adalah kampus merah putih, dimana kampus ini milik negara kita, oleh karena itu jangan ada warna-warna, jadikan nanti masuk banyak warna-warna kan jadinya nanti ramai, padahal kampus ini milik pemerintah bukan milik organisasi, golongan ataupun partai. Jadi saya itu bagaimanapun menjaga objektivitas untuk menjaga sedini mungkin,” tegasnya. (ko)
