KASONGAN-Melesetnya perhitungan perkiraan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) di tahun anggaran 2022, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan harus melakukan rasionalisasi APBD tahun anggaran 2023 secara besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung, akibat defisit anggaran yang dimiliki, membuat rasionalisasi anggaran dalam tahap I dan tahap II itu, mencapai angka sebesar Rp81 miliar lebih.
Sekda Kabupaten Katingan Pransang ketika dikonfirmasi menjelaskan, perhitungan perkiraan Silpa mereka di tahun anggaran 2022 itu awalnya sebesar Rp190 miliar. Namun, setelah diaudit oleh BPK RI ternyata hanya Rp111 miliar. Sehingga mereka mau tidak mau mencari sebesar Rp81 miliar untuk menutupi belanja.
Untuk menutupi anggaran tersebut, mereka tidak bisa meminjam dengan pihak ketiga maupun ke Perbankan. “Mau tidak mau kita harus melakukan rasionalisasi. Karena secara aturan boleh melakukan rasionalisasi. Untuk tahap I kemarin rasionalisasi kita sekitar Rp14 miliar, lalu tahap II menutupi kekurangannya. Jadi semua sudah tercukupi,”jelasnya.
Selaku Ketua Tim Anggaran Pemkab Katingan, Pransang menyebut tidak mungkin harus memaksakan diri di tengah kondisi seperti saat ini. “Kami laksanakan pekerjaan selesai misalnya 100 persen, uang untuk membayarnya dari mana. Oleh sebab itulah keputusan rasionalisasi ini kita lakukan,”tegasnya.
Dampak rasionalisasi ini, diungkapkannya, memang ada banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemkab Katingan atau tertunda.”Jadi hal seperti ini tidak hanya terjadi di Katingan. Tapi, ada juga daerah lain, dengan nilai yang besar dari punya kita,”ungkapnya.
Kemudian, anggaran rasionalisasi ini dilakukan pihaknya dari semua anggaran yang dimiliki oleh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Katingan, termasuk dari pemerintah kecamatan.
“Dengan adanya rasionalisasi ini kami berharap seluruh kepala perangkat daerah bisa menggunakan anggaran yang ada secara bijaksana. Begitu juga masyarakat kita, mungkin banyak yang tidak tahu proses perencanaan, pengelolaan keuangan seperti apa. Bagi yang kita sudah tahu, ini bukan disengaja. Oleh sebab itulah kami sampaikan permohonan maaf dengan masyarakat Katingan. Karena banyak pekerjaan yang harus tertunda di tahun anggaran 2023 ini,”tandasnya. (ko)
