Meningkat Dua Kali Lipat sejak 2015
kaltengonline.com – H Sugianto Sabran SIP berhasil menorehkan sejarah dalam memimpin pemerintahan. Dari tahun ke tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng mengalami lonjakan sangat signifikan. Dari angka Rp3,7 triliun pada tahun 2015 lalu, kini sudah menyentuh angka Rp8,7 triliun.
Capaian peningkatakan APBD tersebut dipaparkan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran pada acara halalbihalal pemprov sekaligus ekspose capaian pembangunan di Aula Jayang Tingang, Kamis (2/5). Dikatakan gubernur, pembangunan di Kalteng telah menunjukkan berbagai capaian positif. Begitu pula dengan pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD) hingga memberikan hasil yang cukup baik.
“Saat kami dilantik, APBD berada di angka Rp3 triliun lebih, sekarang tahun 2024 sudah menyentuh Rp8,7 triliun lebih, insyaallah bisa terus meningkat, sebetulnya bisa berada di angka hampir menyentuh Rp10 triliun, tapi ini butuh korporasi hitungan yang pas, karena penggunaan keuangan itu harus ada uangnya,” kata Sugianto Sabran.
“Jadi sebetulnya kita sudah bisa menyentuh di angka Rp10 triliun sama dengan Kalsel,” tambahnya.
Sugianto berharap perkembangan APBD tersebut dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran sehingga lebih efisiensi dari sisi penggunaan anggaran.
Menjelang umur Kalteng ke-67 tahun, ia berharap pembangunan di daerah ini dapat terus berkembang. “Kalteng ini masih tertinggal dari daerah-daerah lain, masih jauh dari daerah lain,” katanya.
Menurut penuturan gubernur, pencapaian secara regional Kalteng memang tertinggi di Kalimantan. Namun untuk pendapatan per kapita, Kalteng masih kalah dari Kalimantan Timur. Oleh karena itu, gubernur menegaskan kepada seluruh kepala daerah di Kalteng agar mengubah kualitas pembangunan di daerah masing-masing.
Melihat capaian itu, Ketua Komisi I DPRD Bidang Hukum, Pemerintahan dan Keuangan DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, M.Si memberi apresiasi. Menurutnya capaian positif itu menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah terus meningkat tiap tahun.
Kenaikan jumlah APBD itu tentunya merupakan pencapaian yang luar biasa. Meski dengan kondisi tantangan pembangunan yang masih terjadi di daerah Kalteng dalam hal infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kendati demikian, semua pihak tentu akan terus berusaha meningkatkan PAD untuk dapat memenuhi prioritas dan target-target pembangunan.
“Kalau untuk tahun 2024 ini, kenaikan belanja daerah cukup signifikan. Namun dalam hal pembangunan masih perlu anggaran yang cukup besar dalam rangka menuntaskan program infrastruktur di Kalteng,” ujarnya kepada Kalteng Pos, Minggu (5/5).
Menurutnya, APBD sebaiknya dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Termasuk di antaranya membuka keterisolasian wilayah akibat belum tersedianya akses jalan dan jembatan di sejumlah daerah. Namun ia menyadari bahwa Kalteng merupakan wilayah yang sangat luas. Tidaklah mudah untuk menggenjot peningkatan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, selain karena PAD dari pajak dan retribusi, Dana Bagi Hasil (DBH) juga bisa terserap masuk dalam APBD, baik dari pemerintah pusat maupun dari hasil sumber daya alam seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang diakuinya meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya sejauh ini penggunaan APBD sudah berjalan baik, termasuk kualitas pelaksanaan anggaran secara fisik maupun nonfisik yang diakui makin lama makin baik.
“Saya kira pemerintah provinsi maupun kabupaten sangat terikat dengan aturan-aturan dalam rangka pengelolaan anggaran APBD. Standar akuntansi pemerintah dan standar pengelolaan anggaran daerah sudah terpola. Ada pedoman baku dari pemerintah pusat, sehingga penggunaan anggaran mengikuti pedoman dan diawasi ketat. Termasuk pengawasan dari DPRD dan pengawasan fungsional lain. Sehingga potensi-potensi penyimpangan anggaran, korupsi, dan sebagainya makin dipersempit ruangnya,” imbuh Freddy.
Dalam penggunaan APBD tahun anggaran 2024 ini, pihaknya mendesak pemerintah daerah agar pelaksanaan anggaran bisa lebih cepat, baik dalam proses administrasi maupun regulasi. Dengan begitu, penyerapan anggaran bisa sesuai dengan target waktu. Ia menegaskan, jangan sampai realisasi anggaran terlalu lama, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada penyerapan anggaran itu sendiri.
