Dalam Rapat Paripurna
kaltengonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna ke – 4 Masa Persidangan II, Tahun Sidang 2024, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng, Senin (3/6). Ketua DPRD Kalteng, H Wiyatno memimpin secara langsung rapat paripurna yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kalteng, H Nuryakin.
Rapat paripurna kali ini beragendakan pidato pengantar Gubernur Kalteng terhadap Raperda Kalteng tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalteng tahun anggaran 2023 dan lalu lintas serta angkutan sungai yang melintasi jembatan bentang panjang. Selanjutnya penyerahan dua naskah rancangan peraturan daerah Kalteng oleh Gubernur Kalteng kepada pimpinan DPRD Kalteng.
Usai berlangsungnya rapat paripurna, Anggota DPRD, Kuwu Senilawati sangat menyayangkan atas ketidakhadiran Kepala Daerah, yakni Gubernur atau Wakil Gubernur Kalteng dalam kegiatan tersebut. Sebab menurutnya, dalam agenda rapat paripurna ini, yang menyampaikan dan bertanggungjawab adalah Gubernur atau Wakil Gubernur Kalteng sebagai satu kesatuan.
“Dalam beberapa tahun ini memang kehadiran dari kepala daerah cukup minim. Apabila untuk agenda penyerahan perda yang lain, kami masih bisa menerima. Tetapi untuk pertanggungjawaban keuangan, karena ini memang menjadi tanggung jawab kepala daerah dan wakilnya, dan kehadiran mereka yang menjadi pelengkap dalam penyampaian paripurna hari ini. Tetapi Gubernur ada kegiatan di luar kota dan Wagub ada medical check up,” katanya, Senin (3/6).
Padahal, lanjut Kuwu Senilawati, jadwal paripurna telah disampaikan jauh-jauh hari kepada pihak eksekutif. Meski penyampaian laporan dilaksanakan setiap tahunnya, tetapi ini merupakan tahun kelima dari masa jabatan Gubernur dan Wagub serta anggota DPRD yang sebentar lagi akan berakhir. Oleh sebab itu ia berharap agar kemudian tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini.
“Sebab lembaga eksekutif dan legislatif harus seimbang dan menghargai tupoksi masing-masing. Dua lembaga ini lah yang menjalankan roda pemerintahan di daerah. Ini cukup menjadi catatan, untuk menyampaikan kritik membangun kepada beliau karena institusi perlu kita hargai. Terlebih tadi unsur forum komunikasi daerah juga hadir untuk menghargai laporan pertanggungjawaban yang seharusnya disampaikan langsung oleh yang bertanggungjawab,” ujarnya. (ovi/ans/ko)
