PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tengah merancang pembangunan sekolah rakyat, sebagai bentuk komitmen menghadirkan akses pendidikan yang layak dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Wakil Wali Kota Achmad Zaini mengatakan, sekolah rakyat ini ditujukan untuk memastikan, setiap anak di Kota Cantik memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, tanpa terbebani masalah biaya.
“Kita ingin anak-anak dari keluarga yang secara ekonomi menengah ke bawah tidak lagi memikirkan biaya sekolah. Pemerintah hadir untuk menjamin itu,” ujar Achmad Zaini, Jumat (14/6).
Namun, salah satu tantangan utama dalam pembangunan ini adalah keterbatasan lahan. Pemerintah Kota Palangka Raya saat ini hanya dapat mengelola sekitar 18 hingga 20 persen wilayah, sementara sisanya merupakan kawasan hutan yang masuk dalam wilayah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Untuk membangun sekolah rakyat, kita perlu lahan sekitar enam sampai 10 hektar. Tapi saat ini, luas kawasan yang bisa dikelola oleh Pemko sangat terbatas, karena sebagian besar masuk kawasan hutan,” jelasnya
Melihat kondisi ini, Zaini menegaskan, pemerintah daerah bersama wali kota akan berupaya memperluas Areal Penggunaan Lain (APL) yaitu kawasan yang berada di luar kawasan hutan dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.
“Kami bersama Pak Wali Kota punya komitmen kuat dan ketegasan untuk memperjuangkan penambahan luasan APL. Supaya pembangunan seperti sekolah rakyat ini bisa benar-benar terwujud dan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” tegas orang nomor dua di Kota Cantik itu.
Dengan terwujudnya sekolah rakyat, diharapkan pendidikan menjadi lebih inklusif dan merata, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Palangka Raya untuk masa depan yang lebih baik. (ham/ans/ko)
