Achmad Zaini Tekankan OPD Fokus Turunkan Kemiskinan di Palangka Raya

oleh
oleh
MENGHADIRI: Wali Kota Palangka Raya diwakili wawali, Achmad Zaini menghadiri Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2025 di ruang Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (7/7).
MENGHADIRI: Wali Kota Palangka Raya diwakili wawali, Achmad Zaini menghadiri Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2025 di ruang Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (7/7).

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerintah Kota Palangka Raya terus menunjukkan progres positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di ibu kota Kalimantan Tengah ini tercatat sebesar 3,52 persen, jauh di bawah rata-rata provinsi yang berada di angka 5,11 persen, serta lebih rendah dibanding nasional yang masih di angka 9,03 persen.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dalam rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi program yang telah dilakukan, namun perlu terus diperkuat dengan komitmen bersama.

“Kita patut bersyukur, angka kemiskinan Palangka Raya hanya 3,52 persen, lebih rendah dari provinsi dan nasional,” ujar Achmad Zaini menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2025 di Ruang Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (7/7).

Baca Juga:  Wali Kota Palangka Raya Lantik DKPR Baru untuk Dorong Seni Budaya Daerah

Ia menyebutkan, persentase tersebut setara dengan sekitar 10 ribu jiwa yang masih masuk kategori miskin di kota ini, berdasarkan pengeluaran per kapita bulanan di bawah Rp500 ribu. Wakil Wali Kota itu juga meminta seluruh OPD agar menyusun program yang benar-benar berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan. Ia mencontohkan, dinas yang membidangi usaha mikro dapat mendorong kegiatan pemberdayaan ekonomi, sementara sektor pendidikan dan kesehatan harus memastikan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin.

“Saya sudah sampaikan kepada seluruh OPD, program mereka harus betul-betul menyasar penurunan kemiskinan,” tegasnya. (mut/ans/ko)