PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Realisasi APBD Kota Palangka Raya hingga pertengahan 2025 masih menghadapi tantangan. Lewat rapat koordinasi evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran, Pemko mencatat penurunan dalam serapan anggaran, baik secara fisik maupun keuangan, meski alokasi tahun ini meningkat.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palangka Raya, Gloriana Aden, mengungkapkan realisasi keuangan turun 5,94 poin dan realisasi fisik menurun 4,38 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kita melihat adanya penurunan realisasi keuangan dan realisasi fisik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan lokasi anggaran tahun ini justru mengalami peningkatan sebesar 7,2 persen,” ujarnya saat membuka rapat di Ruang Peteng Karuhei I, Selasa (15/7).
Ia menjelaskan, sejumlah kendala administratif dan teknis masih menjadi penghambat, seperti kontrak kegiatan yang belum rampung, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang belum terbentuk, serta dokumen pencairan yang belum lengkap. Jika tidak segera diatasi, beban realisasi dikhawatirkan akan menumpuk di Semester II.
“Percepatan pengadaan barang dan jasa yang belum berkontrak harus menjadi perhatian serius,” tegas Gloriana.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara perencana, pelaksana teknis, dan bendahara dalam memastikan ketepatan waktu dan akurasi administrasi pelaksanaan kegiatan. Meski demikian, Pemko optimistis perbaikan masih bisa dilakukan. Gloriana menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah. Ia mengajak untuk wujudkan tata kelola anggaran yang semakin berkualitas demi kesejahteraan masyarakat. (mut/ans/ko)
