KUALA KURUN, Kaltengonline.com – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gunung Mas telah melakukan pembahasan tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Tahun Anggaran (TA) 2026. Serta Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan TA. 2025.
Hasil pembahasan ini di sampaikan oleh Juru Bicara Banggar selaku Wakil Ketua II DPRD Gunung Mas, Espriadi. “Kami berharap agar anggaran ini dapat di gunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Espriadi, di kantor dewan setempat, Rabu (23/7).
Sementara, belanja untuk Tahun Anggaran 2026 di targetkan sebesar Rp1.370.590.110.011,84. Proyeksi belanja untuk Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp18.798.124.081,32 atau sebesar 1,39% bertambah dari tahun sebelumnya.
“Target ini harus di imbangi dengan pengelolaan anggaran yang baik agar tidak terjadi pemborosan,” tambah Espriadi.
DPRD menekankan, pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan aset dan potensi lokal seperti pajak daerah, retribusi, dan pemanfaatan aset milik daerah yang masih belum tergali secara maksimal. “Kami berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan aset dan potensi lokal,” kata Espriadi.
DPRD juga merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dapat memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang putus sekolah melalui penguatan pelaksanaan program sekolah rakyat.
Terkait program Cetak sawah seribu hektar, DPRD menekankan agar pelaksanaannya tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan proyek, tetapi harus di rancang secara matang dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Program ini harus di rancang dengan baik dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Espriadi.
Dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat Gunung Mas yang masih menganut pola ladang berpindah, DPRD memandang perlunya pendekatan berbasis kearifan lokal agar program ini benar-benar berkelanjutan dan tidak kembali menjadi proyek gagal di kemudian hari.
Ia menambahkan, DPRD juga menekankan pentingnya alokasi anggaran bagi masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan, namun tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, maupun program jaminan sosial lainnya.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik,” tutur Espriadi. (nya/ans/ko)
