PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menyatakan dukungannya terhadap program transmigrasi, dengan catatan program tersebut harus lebih berpihak pada masyarakat lokal. Ia menegaskan bahwa kebijakan transmigrasi seharusnya mampu meningkatkan taraf hidup warga yang telah lama bermukim dan menetap di Kalteng.
Menurut Bambang, program transmigrasi idealnya mengutamakan konsep transmigrasi lokal, bukan semata-mata memindahkan penduduk dari luar daerah ke wilayah baru.
“Saya lebih mendukung transmigrasi lokal, karena dalam program ini masyarakat lokal bisa ikut ambil bagian dan mendapatkan manfaat langsung,” ujarnya, Kamis (24/7).
Ia menegaskan, transmigrasi lokal tidak hanya menyasar masyarakat Dayak, tetapi juga seluruh warga yang lahir dan besar di Kalimantan Tengah. Menurutnya, pendekatan dalam program transmigrasi harus disesuaikan dengan karakteristik lokal agar benar-benar memberikan dampak positif bagi penerima manfaat.
Lebih lanjut, Bambang menyampaikan dukungannya terhadap komposisi distribusi peserta transmigrasi yang mengutamakan warga lokal, yakni 80 persen masyarakat Kalteng dan 20 persen dari luar daerah, sebagaimana pernah disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng.
“Kalau komposisinya 80 persen masyarakat lokal dan 20 persen dari luar seperti kata Sekda, saya tentu mendukung karena ada keberpihakan yang jelas,” tegasnya
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak melihat transmigrasi hanya sebagai upaya memindahkan penduduk ke wilayah baru. Lebih dari itu, transmigrasi lokal dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kalteng sendiri melalui pemanfaatan lahan dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan.
“Program transmigrasi ke depan harus berbasis pada karakteristik lokal dan benarbenar meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Kalau tidak seperti itu, ya kita tolak,” tandasnya.
Menurut Bambang, keberhasilan program transmigrasi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat lokal. Oleh karena itu, pelibatan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program menjadi kunci agar transmigrasi tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. (*afa/ko)
