SAMPIT, Kaltengonline.com – Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati, turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses penjaringan peserta Program Sekolah Rakyat berjalan efektif dan merata. Tak sekadar menunggu laporan, ia mengunjungi rumah-rumah warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) guna meyakinkan orang tua agar tidak ragu menyekolahkan anak mereka di sekolah berasrama yang difasilitasi pemerintah.
“Proses seleksi masih berlangsung secara bertahap. Kami melakukan pendataan secara cermat, termasuk pengecekan kondisi kesehatan anak-anak sebagai bagian dari persyaratan,” ungkap Irawati, Senin (4/8/2025).
Namun, tantangan di lapangan tak sedikit. Sejumlah anak dari keluarga prasejahtera belum bisa langsung diterima karena kendala kesehatan. Pemerintah Kabupaten pun turut memfasilitasi proses pengobatan mereka agar tetap memiliki peluang. Di sisi lain, Irawati mengungkapkan masalah krusial lainnya: minimnya kelengkapan dokumen administrasi keluarga miskin.
“Masih banyak warga kita yang belum memiliki KTP atau Kartu Keluarga. Ironisnya, meskipun sudah lama tinggal di wilayah itu, mereka tidak terdata sebagai warga miskin sehingga tidak menerima bantuan apapun. RT dan aparat desa harus lebih proaktif menyikapi hal ini,” tegasnya.
Untuk tingkat SLTA, jumlah pendaftar sudah mencapai 10 persen dari total target. Sementara untuk tingkat SD, jumlahnya hampir mencukupi dua rombongan belajar (rombel). Jika terjadi kelebihan siswa, Kotim siap bersinergi dengan kabupaten tetangga seperti Katingan, Gunung Mas, dan Palangka Raya untuk penempatan peserta.
“Kolaborasi antar daerah penting. Kalau ada kelebihan peserta, bisa kami distribusikan ke kabupaten lain yang juga menjalankan Program Sekolah Rakyat,” jelas Irawati.
Sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kalimantan Tengah, Kotim menjadi penyumbang calon siswa terbanyak. Saat ini tercatat 55 calon siswa jenjang SLTA dan 45 jenjang SD. Verifikasi dilakukan secara ketat melalui kunjungan rumah ke rumah.
“Jika ada yang tidak memenuhi kriteria, mereka tetap akan dimasukkan ke skema bantuan sosial lainnya agar tetap mendapatkan dukungan,” imbuhnya.
Dalam setiap kunjungannya, Irawati disambut antusias oleh masyarakat. Ia bahkan turut menayangkan video edukasi dari Kementerian Sosial yang menjelaskan konsep Sekolah Rakyat dan fasilitas asrama yang disediakan.
“Respons masyarakat cukup positif, walau ada kekhawatiran di awal. Bahkan sempat muncul anggapan keliru bahwa ini program penculikan anak. Karena itu saya perlu hadir langsung untuk memberikan klarifikasi bahwa ini program resmi pemerintah,” ujarnya.
Proses penjaringan direncanakan rampung pertengahan Agustus 2025, sambil menunggu konfirmasi dan pengumuman resmi dari pemerintah pusat. Setelah data final dikirim, penempatan siswa akan segera dilakukan.
Saat ini, baru empat daerah di Kalimantan Tengah yang aktif menjalankan program ini. Irawati menyayangkan masih rendahnya partisipasi dari kabupaten/kota lainnya, mengingat Sekolah Rakyat merupakan program strategis dalam memutus rantai kemiskinan antar-generasi.
“Perwakilan dari Kementerian Sosial di Palangka Raya terus memantau perkembangan kami. Koordinasi terus dilakukan agar pelaksanaan di Kotim berjalan optimal,” tutupnya.(ko)
