KUALA KURUN, Kaltengonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengharapkan pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan perkembangan dunia usaha. Khususnya usaha masyarakat lokal. Hal ini bertujuan agar mereka dapat sejahtera dan mandiri.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gumas Nomi Aprilia mengomentari terkait belum maksimalnya perhatian pemerintah daerah (Pemda). Tidak jarang pekerjaan warga kebanyakan hanya mengantungkan hidup mereka, dengan melakukan pertambangan tanpa ijin (Peti).
“Sampai saat ini masyarakat kita tidak jarang mengantungkan hidup mereka dengan mengandalkan pekerjaan yang tidak jelas, misalnya melakukan peti. Karena kenapa itu mereka lakukan untuk menutupi biaya mereka sehari-hari, maka dari itu saran kami agar masyarakat lokal kita ini harus selalu diperhatikan segi pekerjaan mereka,” ungkap Nomi Aprilia, Senin (11/8).
Politisi dari PDIP ini menyarankan kepada pemerintah daerah agar memberikan peluang bagi masyarakat misalnya di bidang pekebun.
“Kalau kita melihat komoditas yang semua masyarakat bisa merawat yaitu perkebunan sawit, maka dari itu hendaknya Pemda dapat mengarahkan masyarakat yang punya lahan kosong, agar dibudidayakan tanaman kelapa sawit untuk ketahanan selain padi,” beber dia.
Nomi mengakui, di Kabupaten Gumas ini masih banyak lahan yang kosong untuk perkebunan. Disitulah sebenarnya kesempatan kita untuk berkebun menanam karet, rotan atau sawit, yang tujuannya agar lahan non produktif menjadi produktif.
Dalam perkebunan itu, kata dia, memang tidaklah mudah selain membutuhkan waktu paling sedikit empat tahun dan juga memerlukan biaya yang cukup. Bahkan, dalam pembiayaaan dari budidaya tanaman sawit, dia mencontohkan, mulai dari pembelian pokok bibit hingga pemeliharaan.
Ia kembali menyarankan lagi, agar pemerintah daerah memberikan fasilitas bantuan seperti bibit dan lain sebagainya kepada kelompok tani yang bergerak di bidang budidaya kelapa sawit tersebut.
“Kami yakin kalau saja setiap kepala keluarga, paling sedikit mereka ada memiliki luas lahan sekitar dua hektare saja lahan sawit, artinya ekonomi masyarakat ada jaminan mereka kedepan,” saranya. (nya/ans/ko)
