Mengenai tindakan tegas terhadap pelaku eceran, Hadriansyah menyebut ada banyak pengecer di Kota Palangka. Entah sudah berapa banyak yang sudah ditindak. “Jadi yang di eceran itu tidak ada sebenarnya (aturan harganya, red),” ujarnya.
Ia juga mengaku tidak tahu mengenai berapa eceran yang sudah ditindak karena terbukti melanggar.
“Saya tidak bisa menjawab, karena tidak tahu. Namun kemarin sudah diskusi dengan Pertamina, kata mereka memang ada beberapa yang sudah ditindak, tapi mereka hanya menyebutkan kisaran jumlah, tidak menyebut secara spesifiknya,” bebernya.
Mengenai langkah pasti dalam upaya menangani masalah kenaikan harga elpiji, Hadriansyah mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah dengan memberikan persyaratan berupa warga yang ingin membeli elpiji subsidi harus terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar KPM tepat sasaran.
“Kemarin itu ada rapat dipimpin Pak Wali Kota dan Pak Kadis, nanti ke depan menggunakan data DTKS, penerima manfaatnya jelas, ke depan langkahnya seperti itu. Ketika berdasarkan data yang konkret, pasti nanti KPM-nya itu jelas orangnya,” ucapnya.
Saat ini Hadriasnyah mengaku pihaknya tengah melakukan pendataan DTKS, berkoordinasi dengan dinas sosial serta pihak kelurahan dan kecamatan agar tepat sasaran.
Dihubungi terpisah, Office Communication and Relation Pertamina Regional Kalimantan Risky Diba Avrita menjelaskan, berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Regional Kalimantan elpiji 3 kg telah tersalurkan sebesar 82 persen dari kuota yang telah ditetapkan.
“Realisasi elpiji subsidi 3 kilogram hingga 30 Oktober 2022 kemarin adalah 2.570.400 tabung, sedangkan kuota yang diberikan pemerintah melalui BPH Migas tahun 2022 adalah 3.145.053,” bebernya kepada Kalteng Pos melalui pesan WhatsApp, Jumat (11/11).
Sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah melalui BPH Migas tahun 2022 sebesar 3.145.053, maka dengan tersalurkannya elpiji sebanyak 2.570.400 tabung, persentase telah disalurkan sebesar 82 persen. “Hingga 30 Oktober 2022 telah tersalurkan 82 persen dari kuota yang ditetapkan,” ucapnya.
Dalam penyaluran elpiji subsidi tersebut, Diba menyebut terdapat enam agen dan 350 pangkalan yang berada di wilayah Kota Palangka Raya, selaku pihak yang melakukan penyalurannya. Terkait dengan upaya penyaluran tersebut, Diba mengatakan pihaknya akan menindak tegas jika terdapat lembaga penyalur resmi seperti agen maupun pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Lembaga penyalur resmi yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberi pembinaan berupa teguran hingga pemutusan hubungan kerja,” tegasnya.
Pihaknya menghimbau agar masyarakat sebisanya beralih ke produk nonsubsidi bright gas 5,5 kilogram, agar elpiji subsidi dikonsumsi oleh masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan.
“Pertamina mengajak masyarakat untuk bijak menggunakan elpiji subsidi. Untuk masyarakat yang mampu, kami ajak beralih ke produk nonsubsidi berupa bright gas 5,5 kg,” ungkapnya.
Sekda Sebut Inflasi di Gumas Sudah Terkendali
Akhir tahun ini inflasi dipastikan akan terkendali sepenuhnya. Hal itu diutarakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng H Nuryakin setelah membuka secara resmi Musyawarah Provinsi (Musprov) VII di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu (12/11).
“Alhamdulillah inflasi sudah ditangani. Pemprov telah melakukan penekanan inflasi melalui pasar penyeimbang dan pasar murah. Akhir tahun ini Kalteng dipastikan mampu mengendalikan inflasi,” ucap Nuryakin.
Namun saat disinggung soal angka inflasi Kalteng saat ini, Nuryakin tidak memberi penjelasan detail. Ia hanya memastikan bahwa inflasi saat ini berada di bawah enam persen. “Begitu pula dengan inflasi di Gunung Mas, sejauh ini sudah terkendali,” sebutnya. (irj/dan/ce/sja/ko)
