kaltengonline.com-Belasan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2023 lingkup Pemerintak Kabupaten Gunung sudah ditandatangani pihak penyedia. Jenis pekerjaannya terdiri dari konstruksi, jasa konsultansi dan barang. Metode pengadaannya pun menggunakan katalog elektronik lokal yang berdasarkan Instruksi Bupati Gumas Nomor 10 Tahun 2022.
”Paket pengadaan barang dan jasa tersebut ada di 10 perangkat daerah, dengan nilai keseluruhan Rp 2.567.142.180 yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU),” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Gumas Richard, baru-baru ini.
Sepuluh perangkat daerah itu diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora), Inspektorat, Badan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang).
Selanjutnya, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Santik), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
”Keikutsertaan perangkat daerah dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2023 ini merupakan wujud mendukung visi pembangunan, menuju Kabupaten Gumas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera, dan mandiri,” ungkapnya.
Untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum, ada enam paket konstruksi yakni peningkatan jalan lingkungan di Kelurahan Tumbang Miri, peningkatan jalan lingkungan menuju perumahan villa Tanjung Riu, peningkatan jalan lingkungan di Jalan Yos Sudarso I Kelurahan Kuala Kurun.
Kemudian, peningkatan jalan lingkungan di Jalan Yos Sudarso menuju area masjid, perluasan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pedesaan di Desa Sumur Mas, serta pembangunan Gereja Jangkang Desa Batu Puter tahap kedua.
”Kalau di Dinas Pertanian, ada dua paket pengadaan jasa konsultansi yaitu belanja jasa konsultan perencana arsitektur-jasa desain arsitektural,” ujarnya.
Sedangkan di Sekretariat Daerah, ada tiga paket pengadaan barang, yakni belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) dan pakaian korpri pada sub kegiatan pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan, serta belanja modal kendaraan bermotor pada sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau jabatan.
”Di inspektorat dan diskominfo santik, masing-masing ada satu paket pengadaan barang, yakni belanja PDH. Lalu BPBD, ada satu paket pengadaan barang berupa pengadaan pakaian korpri,” katanya.
Selanjutnya, ada satu paket pengadaan barang di Satpol PP, yaitu belanja tempat tidur outdoor, tenda regu komando, helm, pentungan, rompi dan tameng dalmas. Kalau di dinas perpustakaan dan kearsipan, juga ada satu paket pengadaan yakni pengembangan pemeliharaan layanan perpustakaan berupa komputer.
”Untuk disdikpora, ada dua paket pengadaan barang yakni belanja pakaian korpri dan pakaian olahraga. Sedangkan di bappedalitbang, ada satu paket pengadaan barang, yaitu belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, kertas, dan cover,” katanya. (okt/ens/ko)
