PALANGKA RAYA-Setelah ditinggal H Eddy Raya Samsuri, kini roda organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalteng dipimpin oleh Ketua Harian Christian Sancho. Tugas yang diemban Sancho itu berdasarkan surat pelimpahan tugas dari KONI pusat, agar roda organisasi induk semua cabang olahraga di Kalteng tersebut tetap berjalan. Sancho akan menjalani tugas sampai terpilihnya penjabat pelaksana tugas (Plt) ketua umum (ketum) melalui rapat pleno.
Surat yang terbit pada 29 Desember 2022 lalu itu kini dipermasalahkan kembali oleh Marcos Tuwan. Pria yang menjabat sebagai Waketum II Bidang Bina Prestasi (Binpres) KONI Kalteng itu menilai Sancho tidak menjalankan perintah sesuai surat yang dikeluarkan KONI pusat.
Marcos Tuwan meminta ketegasan Sancho terkait kapan persisnya pelaksanaan rapat pleno untuk menunjuk Plt Ketum KONI Kalteng segera sesuai perintah dalam surat yang dikeluarkan oleh KONI pusat.
“Sampai saat ini (kemarin, red) belum ada jawaban dari saudara Sancho mengenai kapan rapat pleno itu diselenggarakan,” kata Marcos kepada awak media, Selasa (31/1).
Padahal, lanjutnya, dalam surat pelimpahan tugas itu tertera secara jelas bahwa Sancho harus segera melaksanakan rapat pleno dalam rangka memilih plt ketua umum.
Perintah dari KONI pusat agar Sancho segera melaksanakan rapat pleno tertuang dalam surat pelimpahan tugas rutin operasional dan administrasi KONI Kalteng kepada dirinya, yaitu pada poin nomor 2 subpoin b, yang menyatakan bahwa pada kesempatan pertama Sancho harus melaksanakan rapat pleno untuk memilih plt ketua umum KONI Kalteng.
Namun melihat kondisi saat ini, sebagai pengurus KONI Kalteng, Marcos menilai tidak ada tanda-tanda atau jawaban final dari Sancho selaku ketua harian yang menjalankan tugas seharihari ketua umum, terutama untuk menyelenggarakan rapat pleno pemilihan ketua umum.
“Kami tetap menghargai KONI pusat dengan tetap menuntut konsekuensi dan ketegasan mereka terhadap surat yang dilayangkan kepada saudara Sancho untuk melaksanakan rapat pleno dalam kesempatan pertama,” jelasnya.
Marcos menilai, dengan adanya frasa “kesempatan pertama” yang tertera dalam surat pelimpahan tugas itu, konsekuensinya bahwa Sancho harusnya lebih dahulu menggelar rapat pleno dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya.
“Dalam kesempatan pertama itu artinya saudara Sancho harus secepatnya mengadakan rapat pleno, tugas-tugas yang lainnya ditinggal dahulu, karena beliau kan diminta oleh KONI pusat, dalam kesempatan pertama, artinya sebelum dia mengurus masalah a, masalah b, dan masalah c, harus melaksanakan rapat pleno dahulu, tidak perlu segala koordinasi, konsultasi, dan apalah itu,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan peraturan organisasi (PO) KONI, penunjukan plt ketua umum maupun ketua umum harus berasal dari unsur wakil ketua umum KONI Kalteng.
“Dalam rapat pleno untuk menunjuk plt ketua umum, KONI pusat sudah menjelaskan bahwa pemilihan itu harus diikuti unsur wakil ketua umum, tidak ada dari unsur ketua umum seperti ketua harian, sekretaris, dan bendahara umum, mereka bisa mencalon kecuali semua unsur wakil ketua umum tidak bersedia,” jelasnya.
Berdasarkan aturan itu, Marcos berasumsi tidak ada kesempatan bagi Christian Sancho selaku ketua harian untuk menjadi plt. Karena itulah melakukan berbagai cara untuk bisa terus menunda pelaksanaan rapat pleno.
“Saya kira seperti itu, beliau menunda-nunda untuk melaksanakan rapat pleno karena takut posisinya diambil, karena plt ketua umum itu harus dipilih dari unsur wakil ketua umum, sedangkan dia bukan dari unsur itu,” tutur Marcos.
Kalteng Pos mencoba menghubungi Christian Sancho untuk mengonfirmasi sekaligus meminta tanggapan terkait pernyataan Marcos.
Namun Sancho belum bisa memberikan tanggapan karena sedang dalam perjalanan.
“Sementara saya lagi dalam perjalanan, nanti saya kabari lagi kalau sudah bisa diwawancara,” tulis Sancho dalam pesan WhatsApp yang dikirim kepada Kalteng Pos, Selasa (31/1). (dan/ce/ala/ko)
