PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyambut baik kerja sama antara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng bersama Pemprov Kalteng untuk evaluasi delapan perangkat daerah (PD) pada 2023 ini.
“Kami menyambut baik kegiatan dari seluruh jajaran BPKP untuk mendampingi Pemprov Kalteng dalam rangka melakukan evaluasi, sehingga ke depan menjadi masukan dan catatan dalam penyusunan sebuah program di masa yang akan datang”, kata wagub saat memimpin rapat koordinasi evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah Kalteng tahun 2023 di ruang rapat wagub Kalteng, belum lama ini.
Wagub menyebut harus membuat satu program inovatif yang bersifat unggulan, namun program-program lain yang memberikan akses manfaat terhadap hasil program pembangunan yang direncanakan tahun berjalan tetap bisa dinikmati masyarakat. Wagub mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 sudah ditetapkan, untuk itu sektor unggulan yang perlu diperkuat dan dicanangkan yakni terkait dengan ketahanan pangan dan pariwisata.
Selanjutnya, seiring dengan struktur APBD yang diresmikan tahun 2023 mencapai Rp6,7 triliun, harus membuat suatu perencanaan yang sesuai dengan RPJMD.
Evaluasi APBD kabupaten/kota juga perlu dilakukan, karena menyangkut program tahun 2023 yang berkolaborasi dengan kabupaten/ kota terkait ketahanan pangan.
“Mekanisme dalam menyusun perencanaan itu ketika kita tuangkan dalam APBD dan tahapannya sudah jelas,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Bambang Ari Setiono menyampaikan tujuan dari evaluasi ini untuk menilai potensi ketercapaian sasaran kinerja pemerintah daerah pada sektor tertentu.
Selain itu juga memantau tindak lanjut atas hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2021 dan 2022.
“Kami juga menilai apakah program/ kegiatan/sub kegiatan dan anggaran dirancang secara efektif dan efisien untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, menilai efektivitas desain dan implementasi manajemen risiko terkait proses perencanaan dan penganggaran serta memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran,” jelasnya.
Bambang Ari Setiono menjelaskan sektor yang dievaluasi di antaranya ketahanan pangan, pariwisata dan sektor unggulan kelautan dan perikanan. (mmc/abw/ko)
