KASONGAN-Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan diingatkan tak perlu takut dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Katingan.
“Sebab kita tahu selama ini jika ada kedatangan tim KPK ke suatu daerah, seolah seperti cacing kepanasan. Ada apa ini. Saya terus terang justru sangat berterima kasih dengan adanya kedatangan tim dari KPK. Kita tahu KPK ini tidak seperti singa yang langsung menerkam. Sebab KPK ini ada melakukan pembinaan.
Jika kita sudah di kasih tahu tapi tetap tidak mau dibina ya mau tidak mau akhirnya dibinasakan.
Tapi harapan kita di Katingan ini tidak ada yang dibinasakan,” kata Bupati Katingan Sakariyas dalam acara monitoring dan evaluasi implementasi pemberantasan korupsi terintegrasi, yang dihadiri langsung oleh tim dari KPK RI di aula Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Rabu (10/5).
Pemerintah Kabupaten Katingan, ungkap bupati, sangat mendukung program KPK. Oleh sebab itu dalam pertemuan tersebut, dirinya ingin seluruh pejabat di Katingan bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk lebih memahami terkait pencegahan korupsi, serta pengelolaan anggaran agar dapat terhindar dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Kemarin dalam kegiatan ini saya sudah mengundang seluruh Anggota DPRD Kabupaten Katingan.
Tapi yang hadir cuma tiga orang. Padahal saya ingin semua hadir. Agar kita bisa bersamasama mendengarkan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan.
Baik di Eksekutif maupun di Legislatif. Sehingga tidak saling mencurigai,” ujarnya Pada kesempatan ini orang nomor satu di jajaran Pemkab Katingan juga menyampaikan kesiapan mereka untuk mendorong pelaksanaan MCP tahun 2023 agar lebih baik dari tahun sebelumnya. Di tahun 2022 capaian MCP dengan target yang telah ditetapkan 80 dan dapat terealisasi mencapai capaian 83.
Untuk pencapaian di tahun 2023 Sakariyas menegaskan, akan menerapkan segala upaya untuk mencapai target menjadi lebih baik. “Kami menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap progres rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini. Kami meminta bimbingannya, supaya pelaksanaan penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan program yang akan dilakukan tidak sampai berpotensi dari penyalahgunaan.
Baik kebijakan, maupun implementasinya. Sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya. (eri/art/ko)
