SAMPIT-Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Nadie Enggon S.Pd meminta agar pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dapat benar-benar memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat di daerah ini yang tidak memiliki hak untuk memilih pada pemilihan umum terutama ada pemilihan legislatif (Pileg) Tahun 2024 mendatang.
Bahkan dia juga mengatakan, sejauh ini masa-masa persiapan dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif sudah mulai memasuki tahapan di KPU, namun untuk teknis penyelenggaraan dimana sempurnanya suatu pemilihan secara demokrasi adalah milik rakyat harus benar-benar menjadi hak rakyat secara utuh.
“Yang harus diperhatikan menyangkut suara atau hak pilih masyarakat, jangan sampai ada lagi masyarakat kita tidak terdaftar atau lainnya, itu artinya KPU harus benar-benar terjun ke lapangan tingkatkan koordinasi lintas desa dan juga semua pihak termasuk rakyat itu sendiri, karena ini pesta demokrasi milik rakyat,” kata Nadie, Senin (15/5).
Politisi Partai Golkar ini juga berharap agar setiap pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Kotim ini benar-benar bisa memberikan data yang akurat kepada pihak penyelenggara yaitu KPU, sehingga nantinya berbagai macam persoalan yang rentan merusak demokrasi dapat terhindari.
“Harapan kami desa juga bergerak, jemput bola, KPU juga tidak bisa bekerja sendiri dengan sebuah sistem yang ada, jadi artinya harus bekerjasama agar semuanya dapat berjalan dengan baik, ditambah anggaran untuk KPU kita cukup besar jadi tidak ada alasan kendala-kendala lagi,” ujar
Dirinya mengatakan saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Sekarang ini sedang dalam tahapan pemutakhiran data, tahapan ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting, mengingat daftar pemilih merupakan ruhnya Pemilu. permasalahan data yang nyaris setiap tahun pemilu muncul seperti data ganda, data orang meninggal masih tercatat, harus dapat diselesaikan.
Selain itu, dirinya mengatakan isu-isu strategis mengenai polarisasi politik, penggunanaan media sosial, dan berbagai macam isu hoaks dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab harus mendapatkan perhatian serius.
“Langkah-langkah pencegahan dan pendidikan politik kepada masyarakat harus terus didengungkan, untuk memastikan tidak ada pembelahan masyarakat akibat polarisasi politik juga akibat adanya hoaks dan ujaran kebencian yang dimungkinkan akan turut mewarnai Pemilu 2024 nanti,”
Ia menambahakan dengan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi-fungsi semua elimen masyarakat untuk dapat menjaga iklim demokrasi agar pemilu nanti dapat berjalan dengan damai, adil, aman, dan kondusif, serta terbebas dari aktivitas-aktivitas kampanye hitam yang membelah dan memecah masyarakat Kabupaten Kotim ini,” tutupnya.(bah).
