PALANGKA RAYA-Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus terjadi di Kalteng. Angka kejadiannya meningkat drastis. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota. Tercatat luas kebakaran sejak Januari hingga 8 Agustus lalu mencapai 2.534 hektare (ha) (data lengkap lihat tabel).
Kebakaran itu berdampak buruk terhadap kualitas udara. Kondisi lahan makin kritis.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Ahmad Toyib mengungkapkan, berdasarkan data yang pihaknya himpun per 8 Agustus 2023, luasan karhutla di Kalteng sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 8 Agustus 2023 sudah menyentuh angka 2.534 ha.
“Kalau dilihat dari kejadian karhutla sejauh ini Barito Selatan mendominasi kasus karhutla, diikuti oleh Kapuas, Palangka Raya, dan Kotawaringin Timur,” sebut Toyib kepada Kalteng Pos, Rabu (9/8).
Toyib menyebut daerah di Kalteng dengan kasus karhutla paling banyak sementara di kabupaten Barito Selatan (Barsel) dengan total 219 kasus, Kapuas dengan total 118 kasus, Kotim 115 kasus, dan Palangka Raya dengan total 107 kasus.
“Kalau untuk kejadian yang kemarin (Selasa) aja, di Barito Selatan ada 14 kejadian dalam sehari. Jadi memang dua minggu ke belakang intensitas kejadian karhutla meningkat, di Sukamara, Palangka Raya, Kotim, dan Seruyan juga sama,” ujarnya.
Meningkatnya intensitas bencana karhutla di 14 kabupaten/kota itu, lanjut Toyib, cukup membuat petugas pemadaman di lapangan kewalahan. Petugas segera menindaklanjuti setiap kejadian karhutla di masing-masing daerah.
“Hanya saja kalau kasusnya seperti di Barsel yang dalam sehari ada 14 kasus itu memang membuat petugas agak kewalahan. Kalau sudah begitu mereka minta backup ke kami melalui satgas udara pakai helikopter untuk melakukan water bombing,” ujarnya.
Namun demikian, lanjut Toyib, bantuan melalui satgas udara itu masih belum optimal karena satgas udara sendiri masih mengalami keterbatasan sarpras, dalam hal ini helikopter untuk melakukan water bombing.
“Kemudian untuk satu lokasi itu ada yang sampai 30 kali water bombingnya, kalau sebarannya lumayan luas itu membutuhkan waktu juga.
Memang untuk mengantisipasi hal itu kami merasa butuh alokasi lebih banyak untuk helikopter water bombing,” jelasnya.
Toyib menyebut pihaknya sudah mengajukan usulan penambahan helikopter untuk water bombing sejumlah empat unit kepada BNPB.
Empat helikopter water bombing itu sudah diusulkan ke BNPB.
“Kemarin Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada BNPB tinggal menunggu dalam waktu dekat realisasinya, mungkin dalam waktu dekat ada satu jenis helikopter blackhawk dengan kapasitas 4000 liter, dalam waktu segera akan bergeser ke Palangka Raya,” jelasnya.
“Kita mengusulkan kepada BNPB melalui surat Gubernur Kalteng untuk meminta tambahan empat unit helicopter. Satu unit helikopter patroli dan tiga unit helikopter water boombing untuk mendukung satgas udara dalam memaksimalkan upaya pemadaman api,” ucap Toyib.
Toyib menyebut sementara ini pihaknya terus berkomunikasi bersama dengan pihak BPBD kabupaten/ kota beserta jajaran terkait upaya melakukan pemadaman karhutla. Terutama daerah-daerah yang telah menetapkan status siaga karhutla. Ia juga berharap kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah menetapkan status siaga agar bisa memanfaatkan BTT untuk memaksimalkan upaya pemadaman.
“Kalau sudah melakukan penetapan status siaga, harapannya mereka (pemerintah kabupaten/ kota, red) bisa memanfaatkan dana BTT untuk penambahan personel, kalau personel kurang mereka bisa merekrut relawan tambahan melalui dana BTT,” tuturnya.
Melihat lonjakan kasus karhutla yang terjadi dalam dua pekan terakhir, Toyib menyebut beberapa daerah sudah ada yang ingin mengusulkan untuk menaikkan status bencana karhutla dari status siaga ke tanggap darurat.
“Kami masih melihat potensi tersebut, kalau memang ada beberapa kabupaten yang sudah mulai menerapkan kami akan berkoordinasi dengan tim satgas untuk merapatkan untuk membicarakan status tanggap darurat,” jelasnya.
Untuk menetapkan status tanggap darurat, Toyib menyebut pihaknya sudah memiliki tim kaji cepat yang terus melakukan analisis keparahan bencana di lapangan.
“Jika sudah memenuhi syarat untuk menetapkan status tanggap darurat baru kami akan menetapkan.
Kalau kemarin paling tidak ada dua kabupaten yang menetapkan status siaga, kalau untuk tanggap sendiri mungkin bisa setelah kami lihat beberapa kabupaten dulu berdasarkan hasil kajian tim kaji cepat,” jelasnya. (ko)
