SAMPIT-Tim penilaian lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nasional berkunjung ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kunjungan yang disambut langsung oleh Bupati Kabupaten Kotim H.Halikinnor, Tim tersebut bermaksud untuk melakukan penilaian langsung kepada PTSP Kabupaten Kotim yang berbasis Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (12/10).
“Kita menerima tim penilai lomba PTSP se-Indonesia. Ada delapan PTSP yang ikut serta dari 400 sekian kabupaten di Indonesia. Kita salah satu yang turut di nilai,” kata Halikin usai menyambut kedatangan tim penilai tersebut di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotim.
Dirinya menyebutkan, Kabupaten Kotim merupakan satu-satunya peserta dari belahan Indonesia bagian tengah yang ikut serta dan masuk nominasi dalam lomba tersebut. Tim penilai akan langsung datang ke lokasi MPP dan bertemu para stakeholder di sana untuk melakukan penilaian. Dirinya berharap, MPP di Kabupaten Kotim dapat meraih penilaian yang terbaik.
“Dari Indonesia bagian tengah, kita satu-satunya yang ikut. Makanya saya minta doa agar bisa menjadi yang terbaik. Walaupun sebenarnya kita sudah termasuk yang terbaik. Karena yang ikut serta cuman delapan peserta di Indonesia,” ucap Halikin.
Dia menyebutkan, meski MPP di Kabupaten Kotim masih terbilang baru, namun segala kelengkapan fasilitasnya sudah terbilang mumpuni. Tidak hanya pelayanan dari pemerintah saja yang termuat dalam bangunan besar berkubah merah itu. Akan tetapi pelayanan di luar pemerintahan juga sudah tersedia. Hal itulah yang menjadikan MPP di Kotim termasuk yang terbaik.
“Kita memang baru, tapi saat start kemaren kita sudah melengkapi fasilitasnya. Tidak hanya pemerintahan, tapi OPD vertikal juga ada. Seperti Samsat misalnya. Sehingga ada 170 pelayanan ada di situ,” ujar Halikin.
MPP di Kabupaten Kotim juga termasuk MPP digital pertama di Kalimantan Tengah (Kalteng). Disebutkannya, di Kalimantan sendiri hanya ada di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalteng yang terletak di Kotim. Diharapkan dengan adanya fasilitas tersebut, tidak akan ada lagi pelayanan yang terhambat. Terlebih lagi pungutan yang ada diluar peraturan resmi.
“Kita termasuk MPP digital pertama di Kalteng. Di Kalimantan kalau tidak salah hanya ada di Kalsel dan di Kotim. Diharapkan dengan terpusatnya pelayanan ini maka tidak ada lagi pelayanan yang terhambat,” tutupnya. (ko)
