kaltengonline.com – Persaingan calon legislatif (caleg) agar terpilih menjadi wakil rakyat bakal ketat. Masing-masing calon sudah menyiapkan strategi untuk menarik perhatian rakyat. Caleg juga menyiapkan modal yang besar untuk gerilya meyakin-kan konstituen memilihnya. Biaya yang dibutuhkan tiap caleg pada pemilu 2024 mendatang juga bervariasi. Mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Menghadapi pesta demokrasi 14 Februari mendatang, caleg petahana di DPRD Kota Palangka Raya HM Khemal Nasery buka suara soal kesiapannya untuk maju kembali di pileg 2024. Diakuinya bahwa biaya kampanye yang dikeluarkan mencapai ratusan juta rupiah. Politikus Golkar itu maju dari daerah pemilihan (dapil) I, meliputi Kecamatan Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit.
“Yang pasti laporan dana kampanye sudah kami serahkan ke KPU. Untuk maju dari dapil I Kota Palangka Raya, saya siapkan dana Rp200 juta,” ungkap Khemal Nasery kepada wartawan, Selasa (12/12).
Dana tersebut, kata Khemal, digunakan untuk pembuatan baliho maupun kepada para relawan yang membantu pemasangan baliho tersebut. Menurutnya, tiap caleg berbeda-beda dalam menggunakan dana. Tergantung kemampuan finansial masing-masing.
Lantas berapa kira-kira biaya yang disiapkan jika ingin maju di DPRD Provinsi Kalteng? Menurut beberapa narasumber Kaltengonline, seorang caleg mesti menyiapkan biaya cukup besar, mulai dari Rp300 juta hingga menyentuh angka Rp1 miliar.
Menurut penuturan caleg petahana dari PDIP, Duwel Rawing, biaya politik (cost of politic) merupakan biaya operasional dalam kampanye. Mantan Bupati Katingan yang kini duduk di Komisi III DPRD Kalteng itu menyebut, tidak mungkin pada saat kampanye orang lain atau masyarakat yang menanggung biaya. Sebagai seorang tokoh politik yang pernah memimpin Kabupaten Katingan, Duwel mengaku memiliki elektabilitas. Karena itu, ia tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk kampanye.
“Saat kampanye, masyarakat datang bukan untuk apa-apa, tetapi karena ingin bertemu, karena merasa kenal, makanya mereka datang, itulah mengapa jika elektabilitas tinggi, maka akan mengurangi biaya kampanye, modal yang dikeluarkan tidak akan menyentuh angka Rp1 miliiar,” sebutnya.
