kaltengonline.com – Kalteng akhir-akhir ini dilanda banjir. Sejumlah daerah sudah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologis tersebut. Status bencana yang sama juga sudah ditetapkan di tingkat provinsi oleh Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran per Selasa (23/1) lalu. Kini, banjir masih terjadi. Pemerintah sudah mengirimkan bantuan. Namun, solusi jangka panjang mengatasi banjir masih terus dinanti.
Dalam SK Gubernur Kalteng nomor 188/44/39/2024 tentang penetapan status tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di wilayah Provinsi Kalteng tahun 2024, status tanggap darurat yang ditetapkan itu berlaku 10 hari sejak ditetapkan tanggal 23 Januari. Jangka waktu status tanggap darurat dapat diperpanjang atau dipersingkat menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib mengatakan, berdasarkan update data per 25 Januari 2024, terdapat lima kabupaten terdampak banjir. Kelima kabupaten itu adalah Murung Raya, Barito Selatan (Barsel), Barito Utara (Batara), Kapuas, dan Kotawaringin Barat (Kobar).
“Ada 193 desa/kelurahan di 26 kecamatan yang saat ini terdampak banjir,” beber Toyib kepada Kalteng Pos, Kamis (25/1).
Dikatakan Toyib, terdapat 67.149 kepala keluarga (KK) dan 217.988 jiwa terdampak banjir dari lima daerah terdampak. Total ada 43.414 bangunan rumah di Kalteng yang terdampak banjir.
“Adapun fasilitas umum terdampak sebanyak 1.680 unit, terdiri dari 81 fasilitas kesehatan, 271 tempat ibadah, 262 fasilitas pendidikan, 195 gedung pemerintah, 351 lahan pertanian, dan 520 jalan atau jembatan,” bebernya.
Mengingat status tanggap darurat telah ditetapkan, dengan ratusan ribu jiwa serta ribuan fasilitas umum dan puluhan ribu bangunan rumah terdampak, Toyib mengimbau masyarakat terdampak atau masyarakat yang tinggal di dekat lokasi terdampak agar berhati-hati menghadapi potensi banjir susulan.
Masyarakat diminta menyimpan barang penting di tempat aman, membatasi aktivitas di luar rumah, dan lebih hati-hati saat berkativitas di luar rumah dengan menghindari pohon besar, baliho, dan saluran air atau gorong-gorong. “Siapkan selalu tas siaga untuk membawa makanan, minuman, obat, uang, pakaian, dokumen berharga, dan lain-lain, sebagai bentuk antisipasi jika suatu saat terdampak,” ujarnya.
Menyikapi kondisi banjir yang masih terjadi, Direktur Eksekutif LSM Save Our Borneo (SOB) Muhammad Habibi mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah yang jelas dan komprehensif demi mengatasi banjir yang terjadi di Kalteng. Solusi jangka panjang harus segera diambil agar langkah pencegahan di awal lebih maksimal, ketimbang melakukan tindakan yang sifatnya jangka pendek.
“Menurut kami, solusi jangka panjang yang harus dilakukan adalah melakukan pemulihan SDA dan lingkungan, fungsi-fungsi ekosistem yang selama ini terganggu, baik oleh aktivitas manusia maupun bencana alam, sebaiknya segera dipulihkan,” ungkap Habibi saat dihubungi Kalteng Pos, Kamis (25/1).
Menurutnya, akar masalah dari banjir yang terjadi di Kalteng dalam beberapa waktu terakhir adalah kondisi lingkungan yang makin kritis. Terjadi penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menyebabkan penurunan fungsi. Salah satunya adalah dampak dari masifnya pengurangan tutupan hutan, sehingga berkurang pula daya serap air.
Agar masalah banjir dapat diatasi dengan baik melalui upaya jangka panjang yang konkret, Habibi menilai pemerintah perlu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang selama ini berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan alam. Industri ekstraktif SDA, ujar Habibi, cukup berpengaruh besar dalam kerusakan fungsi ekosistem. Pemerintah harus menghentikan kebijakan yang memperparah kerusakan SDA Kalteng, seperti pemberian program/proyek strategis nasional maupun daerah yang sifatnya mengeksploitasi hutan dan lahan.
“Pemerintah juga sebaiknya menghentikan pemberian izin investasi berbasis lahan dan melakukan penegakan hukum terhadap praktik ilegal yang merusak alam dan lingkungan,” tandasnya.
Sementara itu, banjir yang melanda Kabupaten Barito Selatan (Barsel) tidak hanya berdampak kepada warga, fasilitas umum, dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu proses belajar mengajar di sekolah-sekolah. Beberapa fasilitas pendidikan tutut terendam banjir.
Menindaklanjuti itu, Penjabat (Pj) Bupati Barsel Deddy Winarwan langsung menginstruksikan dinas pendidikan setempat memberlakukan belajar dari rumah (BDR) bagi sekolah-sekolah yang terdampak banjir.
“Saat ini pemda melalui disdik tengah menyiapkan data berapa sekolah yang terendam dan berapa murid yang terdampak. Itu berkaitan dengan keselamatan anak didik kita. Jangan sampai bencana ini malah mengganggu proses belajar mengajar mereka,” kata Deddy, Kamis (25/1).
Menindaklanjuti arahan itu, Plt Kadisdik Barsel Syahdani mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Barsel.
Dikatakan Syahdani, bencana banjir juga berimbas terhadap proses belajar mengajar. Hampir 85 persen sekolah di bantaran Sungai Barito terpaksa menerapkan sistem BDR.
Menurut dia, sistem itu masih di bawah pengawasan guru. Sistem pembelajarannya bisa melalui Zoom Meeting atau daring, mengantisipasi ketertinggalan anak-anak didik dalam memahami materi pembelajaran.
“Disdik Barsel juga selalu menekankan kepada bapak dan ibu kepala sekolah untuk mengutamakan keselamatan guru dan murid, kalau memang situasi berbahaya, jangan dipaksakan,” kata Syahdani.
Ia juga mengimbau agar murid-murid jangan dibiarkan berkeliaran di halaman sekolah atau dalam lingkungan sekolah yang terendam banjir. Sebab, kata dia, bisa berpotensi kepada keselamatan murid.
Ditambahkan, kegiatan BDR akan dilaksanakan sampai dua minggu sembari menunggu debit air turun atau surut.
“Pastinya guru dan kepala sekolah diminta mengawasi kegiatan belajar anak-anak di rumah. Guru dan kepala sekolah wajib melapor secara berkala atau secara rutin ke dinas pendidikan,” ujar Syahdani. (dan/ner/ce/ala/ko)
