kaltengonline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng merespons bencana alam banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bumi Tambun Bungai. Pemprov telah melaksanakan rapat lintas stakeholder untuk memastikan penanganan banjir di sejumlah wilayah berjalan baik. Saat ini Kota Palangka Raya sudah menetapkan status tanggap darurat banjir, setelah banjir kian meluas dan menyebabkan ribuan rumah hingga fasilitas umum terdampak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng H Nuryakin mengatakan, Gubernur H Sugianto Sabran sudah meminta pihaknya untuk mengadakan rapat koordinasi terkait bencana banjir yang melanda Kalteng saat ini. Mengenai pemberian bantuan jangka pendek bagi masyarakat terdampak, merupakan bagian dari tugas BPBD dan dinsos masing-masing daerah.
“Kami sudah memanggil stakeholder terkait, seperti Bulog, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, dan dinas sosial untuk bisa menyikapi upaya penanggulangan banjir,” ujarnya kepada awak media di Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (14/3).
Akan tetapi, lanjut Nuryakin, Pemprov Kalteng punya tugas lintas daerah. Pihaknya bisa memberikan bantuan jika ada permintaan dari sejumlah daerah dan adanya penetapan status tanggap darurat dari masing-masing daerah tersebut. Sementara, sejauh ini baru Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya yang sudah menetapkan status tanggap darurat.
“Minimal ada dua wilayah yang menetapkan status tanggap darurat, barulah kami bisa menaikkan status menjadi bencana tingkat provinsi. Meski begitu, kami tetap pantau dan bantu daerah-daerah yang terdampak banjir,” tambahnya.
Terkait dengan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak banjir, Nuryakin menyebut hal itu sudah menjadi kebutuhan dasar. Jika banjir terjadi, maka ada potensi munculnya berbagai penyakit. Oleh karena itu, pihaknya membantu pemantauan ke posko-posko kesehatan di daerah-daerah terdampak banjir.
“Yang jelas kesehatan masih menjadi kebutuhan dasar, kalau sedang dilanda bencana banjir, penyakit-penyakit dasar yang menimpa masyarakat dipantau juga, poskonya dipantau, tentu berkoordinasi dengan puskesmas, dinas kesehatan kota, ke dinas kesehatan provinsi,” tuturnya.
Sementara itu, banjir yang melanda wilayah Palangka Raya makin tinggi. Masyarakat terdampak pun terus bertambah. Pj Wali Kota Palangka Raya Dr Hera Nugrahayu didampingi Plt Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, serta Kapolresta Kota Palangka Raya Kombes Budi Santosa terus melakukan peninjauan ke lokasi banjir dan sejumlah posko pengungsian.
“Hari ini kita akan kembali menengok beberapa posko lapangan penanggulangan bencana banjir, selain memberikan bantuan, kami juga meninjau kondisi debit air dan kondisi masyarakat di Danau Tundai,” ungkap Hera kepada media, Kamis (14/3).
Berdasarkan laporan terkini, ada kanaikan debit air di sejumlah kelurahan, mulai dari 20 cm hingga 170 cm. Berdasarkan kondisi saat ini, akan ada kemungkinan status tanggap darurat diperpanjang, yang mana sebelumnya status tersebut ditetapkan hingga Senin (18/3).
“Kemarin status tanggap darurat bencana ditetapkan sampai tanggal 18 Maret 2024, kami antisipasi untuk perpanjangan, karena memang berdasarkan prakiraan cuaca, curah hujan masih sangat tinggi di bulan Maret ini, bahkan di bulan April diperkiraan curah hujan masih tinggi, kemungkinan besar kami perpanjang sembari melihat perkembangan situasi, barangkali ada perubahan-perubahan,” jelasnya.
Plt Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi mengungkapkan, bencana banjir telah menyebabkan kerugian materiel dan sarana prasarana. Di antaranya 17 fasilitas pendidikan, 10 fasilitas kesehatan, 72 unit jembatan, 3 gedung pemerintah, 30 fasilitas daerah, dan kurang lebih 3.059 unit rumah warga.
“BPBD Kota Palangka Raya terus berkolaborasi dengan kecamatan maupun kelurahan guna melakukan pendataan untuk pendistribusian bantuan logistik dan mendirikan posko lapangan,” tegasnya. (dan/ mut/ce/ala/ko)
