Kuala Kurun, kaltengonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat paripurna DPRD Gunung Mas ke-1 masa persidangan III Tahun 2024.
Dengan agenda penyampaian Pidato Pengatar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023.
Pj. Bupati Gunung Mas Herson B. Aden menyampaikan, sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku kepala daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Ikhtisarnya laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, maka rancangan Peraturan Daerah yang saya sampaikan ini, wajib dibahas bersama dengan DPRD yang terhormat untuk mendapat persetujuan bersama,” ujarnya, Rabu (19/06/2024).
Menurut dia, kedepannya nanti di mana pada akhirnya nanti dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sebagai wujud legitimasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, maupun pembinaan kemasyarakatan.
Disampaikannya, nantinya LKPJ pengelolaan keuangan daerah atas pelaksanaan APBD dalam masa 1 tahun anggaran berupa LKPD yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, operasional, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas keuangan.(bud)
