Palangka Raya, kaltengonline – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima kunjungan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dr Agustin Teras Narang SH di ruang rapat DPRD Kalteng, Senin (6/1) lalu.
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk peluang Kalteng menjadi bagian dari program makanan bergizi gratis yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Sayangnya, dikabarkan bahwa Kalteng tak masuk dalam puluhan provinsi yang dijadikan proyek percontohan program makanan bergizi gratis tahap.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, mengungkapkan bahwa sebenarnya Provinsi Kalteng sangat siap melaksanakan program tersebut sebagai proyek percontohan. Namun nyatanya, Bumi Tambun Bungai ini tidak termasuk dalam daftar wilayah yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk tahap awal program tersebut.
“Kendati demikian, kami tetap berharap agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada Kalteng. Dari sisi penganggaran, kami telah memenuhi ketentuan terkait makanan bergizi gratis. Secara kesiapan, kami tidak kalah dengan daerah lain,” kata mantan bupati Gunung Mas itu, Senin (6/1).
Sementara itu, Agustin Teras Narang, yang juga merupakan mantan gubernur Kalteng, menyatakan keyakinannya bahwa Kalteng mampu melaksanakan program tersebut. Ia menyoroti kesiapan Kota Palangka Raya yang dinilai layak menjadi daerah uji coba.
“Meski Wakil Presiden sudah meninjau uji coba program ini di Palangka Raya, dan pemerintah provinsi bersama DPRD telah menyiapkan anggaran, Kalteng tidak termasuk dalam puluhan provinsi yang dijadikan proyek percontohan. Saya berharap, pemerintah pusat memberikan kesempatan yang sama kepada Kalteng,” kata Teras Narang, beberapa waktu lalu.
Teras menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menyukseskan program ini. Ia mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional menyelaraskan petunjuk teknis (juknis) untuk mendukung pelaksanaan program.
“Saya juga menilai perlunya penguatan kapasitas daerah, peningkatan tata kelola, transparansi, pendekatan partisipatif, serta evaluasi berkala. Semua ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program di masa depan,” tambahnya. (ko)
