PALANGKA RAYA, kaltengonline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan lokakarya bertajuk Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng Tahun 2025– 2029. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Bapperida, Rabu (7/5).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Ir Leonard S Ampung MM MT menegaskan pentingnya mengintegrasikan seluruh target sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan keselarasan antara target pembangunan nasional dan global, khususnya dalam mencapai tujuan SDGs tahun 2030.
Leonard yang juga menjabat Kepala Bapprida Kalteng menjelaskan, salah satu faktor penentu keberhasilan pencapaian SDGs adalah penguatan tata kelola data yang komprehensif dan terintegrasi
Menurutnya, pendekatan berbasis data ini akan meminimalkan kesenjangan pembangunan antarwilayah, sekaligus memastikan keoptimalan alokasi sumber daya. “Dengan memiliki sistem data yang akurat, mudah diakses, dan terpusat, pemerintah daerah maupun para pemangku kepentingan dapat melakukan analisis kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memantau perkembangan capaian pembangunan secara real time,” ujarnya.
Provinsi Kalteng mendapatkan kehormatan sebagai salah satu lokasi percontohan (pilot project) dalam proyek kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dan Jerman yang akan berjalan dari tahun 2024 hingga 2027. Proyek kolaboratif ini difokuskan pada penguatan kapasitas daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai kerangka SDGs.
“Ini merupakan kesempatan emas bagi Kalteng untuk mempercepat pembangunan melalui pertukaran pengetahuan dan penerapan praktik terbaik dari Jerman,” jelasnya. Leonard juga menyerukan pentingnya pemanfaatan seluruh potensi dan sumber daya daerah secara maksimal, guna mendukung pencapaian target pembangunan. Untuk itu, pendekatan kolaboratif antarsektor menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Kalteng.
“Kita harus mampu mengoptimalkan segala kemampuan yang dimiliki, baik sumber daya manusia, alam, maupun kelembagaan, untuk saling bersinergi dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Terkait penyusunan RPJMD, Leonard menyebut dokumen itu telah dirancang dengan cermat dengan mempertimbangkan 17 sasaran pembangunan berkelanjutan dan 45 indikator utama yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Selain itu, terdapat delapan program prioritas Presiden yang juga diakomodasi dalam dokumen tersebut, untuk memastikan percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis.
“Kami berkomitmen untuk menyelaraskan seluruh program pembangunan daerah dan agenda nasional,” ucapnya. Proses penyusunan rencana strategis (renstra) perangkat daerah, menurut Leonard, juga dilakukan secara paralel dengan penyusunan RPJMD untuk memastikan koherensi antara perencanaan dan implementasi. Mekanisme ini diharapkan dapat meminimalkan terjadinya diskoneksi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
Leonard menekankan, integrasi prinsip-prinsip SDGs ke dalam RPJMD merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov Kalteng dalam mendukung agenda pembangunan global. Ia meyakini bahwa dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang konsisten, target-target pembangunan dapat dicapai tepat waktu.
“Ini bukan sekadar memenuhi kewajiban, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab kami untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ucapnya.
Menyikapi tantangan ke depan, Leonard menyatakan Pemprov Kalteng akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota, sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil. Sinergi multipihak ini diharapkan dapat menciptakan dampak pembangunan yang lebih masif dan berkelanjutan.
“Pembangunan berkelanjutan membutuhkan kontribusi dari semua pihak. Kami membuka peluang seluas-luasnya untuk berbagai bentuk kemitraan strategis,” ajaknya. “Keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran serta aktif masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*ren/ nue/ce/ala)
