SAMPIT, Kaltengonline.com – Wacana pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mencuat. Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah, menegaskan bahwa daerahnya memiliki potensi kuat menjadi calon ibu kota provinsi baru jika rencana pemekaran benar-benar direalisasikan oleh pemerintah pusat.
“Kalau pemekaran wilayah Kalteng disetujui, bukan hanya Pangkalan Bun yang berpeluang. Kotim juga mulai dilirik sebagai pusat pemerintahan baru. Gambaran ke arah itu sudah ada, tinggal menunggu kajian dan keputusan pemerintah pusat,” ujar Juliansyah, Jumat (17/10/2025).
Ia menjelaskan, posisi strategis Kotim, infrastruktur yang terus berkembang, serta peran penting daerah ini sebagai pusat ekonomi wilayah timur Kalteng menjadi faktor utama yang memperkuat peluang tersebut.
Keberadaan Markas Korem 102/Panju Panjung di Sampit disebutnya sebagai langkah awal yang menegaskan posisi Kotim dalam peta pembangunan provinsi ke depan.
“Penetapan Kotim sebagai lokasi Korem menjadi sinyal positif dan langkah strategis menuju peningkatan status daerah ini. Itu bukti pemerintah pusat melihat potensi besar Kotim, baik dari sisi geografis maupun keamanan,” ungkapnya.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, DPRD Kotim memberikan dukungan penuh terhadap visi pembangunan Gubernur Kalteng, baik di bawah kepemimpinan Sugianto Sabran maupun Agustiar Sabran, yang dinilainya konsisten dalam mendorong pemerataan pembangunan antardaerah.
“Kami sejalan dengan semangat pemerintah provinsi untuk membangun Kalteng secara merata. Kalau pemekaran terwujud, itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di wilayah timur,” tambahnya.
Juliansyah memperkirakan bahwa pembahasan serius soal pemekaran wilayah di Kalteng akan mulai mengemuka pada tahun 2027 atau 2028, seiring dengan arah pembangunan nasional yang disusun oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.(ko)
