DPRD Palangka Raya Minta Daerah Kurangi Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat

oleh
oleh
Hatir Sata Tarigan Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya
Hatir Sata Tarigan Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengingatkan pentingnya kemandirian fiskal daerah di tengah kebijakan nasional pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Menurutnya, selama ini pembangunan di berbagai wilayah, termasuk Palangka Raya, masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Padahal, kondisi tersebut bisa menjadi kendala saat terjadi penyesuaian atau pemotongan anggaran.

“Kalau kita terlalu bergantung pada TKD, ketika dana itu dipangkas, otomatis pembangunan daerah ikut tersendat. Karena itu, ke depan daerah harus mulai mandiri,” ujar Hatir, Sabtu (25/10).

Ia menjelaskan, pemangkasan TKD yang terjadi secara nasional salah satunya untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat, yakni Makan Bergizi Gratis, yang rencananya menyasar sekitar 100 ribu siswa di Palangka Raya.

Namun, lanjut Hatir, kebijakan ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk lebih kreatif menggali sumber pendapatan daerah.

“Ini saatnya Pemko dan DPRD berkolaborasi menggali potensi PAD. Dengan begitu, pembangunan bisa tetap berjalan meski tanpa ketergantungan besar dari pusat,” katanya.

Ia menilai, pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masih menjadi sektor yang cukup potensial untuk digarap. Hanya saja, masih banyak masyarakat yang kurang sadar atau lupa menunaikan kewajiban pajaknya.

“Pajak itu bukan beban, tapi kewajiban warga negara. Kadang masyarakat tidak tahu kalau PBB itu harus dibayar. Jadi perlu upaya sosialisasi yang lebih masif,” tambahnya.

Selain menyoroti soal PAD, Hatir juga memberikan semangat kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap bekerja optimal meski terjadi penyesuaian anggaran.

“Saya berharap OPD tidak patah semangat. Anggaran boleh berkurang, tapi semangat membangun jangan sampai ikut berkurang. Gunakan yang ada seefi sien mungkin sampai situasi kembali normal,” pesan Legislator Partai Demokrat ini.

Bagi Hatir, kemandirian fiskal bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan agar Kota Palangka Raya mampu tumbuh lebih kuat dan berdaya, tanpa harus selalu menunggu bantuan pusat. (ham/ans/ko)