DPRD Kapuas Siap Bahas RAPBD 2026 Secara Konstruktif dan Terbuka

oleh
oleh
PANDANGAN: Juru Bicara Fraksi Golkar H Abdullah menyerahkan pandangan fraksi kepada Ketua DPRD Kapuas Ardiansah saat rapat paripurna, Selasa (4/11).
PANDANGAN: Juru Bicara Fraksi Golkar H Abdullah menyerahkan pandangan fraksi kepada Ketua DPRD Kapuas Ardiansah saat rapat paripurna, Selasa (4/11).

KUALA KAPUAS, Kaltengonline.com – DPRD Kabupaten Kapuas, Selasa (4/11) lalu menggelar rapat paripurna. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah yang didampingi Wakil Ketua I Yohanes, Wakil Ketua II Berinto dengan agenda pandangan umum fraksi pendukung DPRD terhadap nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kapuas tahun anggaran 2026.

Juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) H Abdullah saat menyampaikan pandangan fraksinya menegaskan, Fraksi Golkar menyatakan siap membahas RAPBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2026 secara konstruktif bersama pihak eksekutif.

Abdullah juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kapuas atas penyampaian pidato pengantar Nota Keuangan RAPBD 2026 yang dinilai cukup komprehensif dan informatif. “Fraksi Partai Golkar memahami arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam nota keuangan tersebut. Kami dapat menerima untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tahapan pembahasan yang telah ditetapkan,” ujar Abdullah.

Baca Juga:  Ketua DPRD Kapuas Hadiri Kenal Pamit Kajari

Menurut dia, pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif nantinya akan menjadi ruang penting untuk menyempurnakan substansi RAPBD agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kapuas.

Hal senada disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra Yunaningsih. Dia juga menyampaikan sikap serupa. Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menegaskan dukungan terhadap proses pembahasan RAPBD yang terbuka dan partisipatif.

“Setelah mencermati nota keuangan yang disampaikan, Fraksi Gerindra berkesimpulan dapat menerima RAPBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD,” ucap Yunaningsih.

Dia menambahkan, Fraksi Gerindra mendorong agar dalam pembahasan nanti, program-program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta penguatan ekonomi daerah mendapat perhatian utama. (art/ko)