MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP., secara resmi membuka sekaligus memimpin Rapat Persiapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Agenda strategis yang digelar di ruang rapat dewan pada Selasa (12/11) lalu ini menandai dimulainya proses penting penyusunan kebijakan fiskal, dengan melibatkan seluruh anggota dewan dan perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Mery Rukaini menegaskan bahwa tahap awal penyusunan APBD merupakan fondasi penting untuk membangun kerangka anggaran yang matang dan berintegritas. Ia menekankan bahwa DPRD memiliki peran krusial dalam memastikan setiap kebijakan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Karena itu, menurutnya, proses ini harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian sejak awal.
Lebih jauh, ia menuturkan bahwa penyusunan APBD bukan hanya soal merumuskan angka dan pos belanja, tetapi juga memastikan akuntabilitas dan manfaat atas penggunaan anggaran daerah.
“Persiapan APBD bukan hanya soal angka dan belanja, tetapi tentang memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan untuk sebesarbesarnya kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ketua DPRD tersebut juga menyoroti pentingnya sinergi di internal lembaga legislatif. Diskusi mendalam dengan seluruh anggota dewan diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang komprehensif dan berpihak pada kepentingan publik.
“Melalui sinergi bersama, kita ingin menghadirkan APBD yang realistis dan berdampak nyata,” tambahnya.
Pada sesi inti rapat, ia memandu pembahasan terkait struktur prioritas belanja dan arah kebijakan fiskal daerah dalam Rancangan APBD 2026. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan dikaji ulang kesesuaiannya dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, sehingga anggaran benar-benar dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Menutup rapat, Mery Rukaini kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh proses penyusunan APBD hingga tahap pengesahan. Ia memastikan bahwa setiap tahapan akan berjalan sesuai prinsip tata kelola keuangan yang baik dan transparan, sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Barito Utara. (ren/ko)
