PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Persoalan akses infrastruktur jalan dan penguatan sektor perikanan, menjadi kebutuhan mendesak yang disuarakan masyarakat di Kabupaten Kapuas. Harapan tersebut mencuat saat Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Noor Fazariah Kamayanti, menggelar reses di daerah pemilihannya, baru-baru ini.
Dalam pertemuan tatap muka di Kecamatan Kapuas Kuala, Selat, dan Bataguh, warga kompak mengusulkan perbaikan jalan poros serta bantuan, bagi pelaku usaha perikanan yang menjadi urat nadi perekonomian setempat.
Kamayanti membenarkan, kondisi jalan penghubung menuju kawasan pertanian masih memprihatinkan. Padahal, keberadaan jalur yang layak sangat krusial untuk mendongkrak mobilitas warga, sekaligus memperlancar perputaran ekonomi perdesaan.
“Warga mengeluhkan akses jalan yang rusak karena berdampak langsung pada aktivitas harian dan menghambat distribusi hasil bumi mereka,” ujar Kamayanti, di Ruang Komisi DPRD Kalteng, Selasa (2/6).
Selain infrastruktur fisik, masyarakat pesisir Kapuas juga memerlukan sentuhan program ekonomi alternatif. Faktor cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di laut, membuat sebagian besar nelayan kini mulai melirik usaha budidaya ikan kolam.
Menurut Kamayanti, minat warga untuk beralih ke sektor budidaya sangat tinggi. Sayangnya, mereka terbentur tembok tebal tingginya harga pakan di pasaran yang menguras biaya operasional.
“Beberapa kelompok tani sudah memulai usaha kolam ikan, tetapi mengeluh karena harga pakan pabrikan sangat mahal. Mereka berharap pemerintah memberikan bantuan alat mesin pembuat pakan mandiri agar biaya produksi bisa ditekan,” bebernya.
Legislator ini menilai, sektor perikanan budidaya di Kapuas memiliki prospek cerah, jika disokong oleh stimulan sarana dan pendampingan teknis yang matang dari dinas terkait. Program ini diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pesisir.
Kamayanti memastikan, seluruh proposal aspirasi ini akan diperjuangkan secara maksimal, dalam meja pembahasan anggaran program pembangunan daerah bersama pihak eksekutif.
“Setiap usulan masyarakat akan terus kami dorong agar masuk skala prioritas pemda, disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan anggaran yang tersedia. Sebab, ini menyentuh hajat hidup warga bawah,” pungkasnya. (ovi/ko)
