PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Mewujudkan konektivitas jalan yang merata di Kalimantan Tengah bukan perkara mudah. Selain wilayah yang sangat luas, biaya pembangunan jalan kini mencapai sekitar Rp10 miliar per kilometer. Kondisi itu membuat DPRD Kalimantan Tengah mendorong pemerintah pusat meningkatkan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon, mengatakan kemampuan fiskal daerah belum cukup untuk membiayai pembangunan jalan secara menyeluruh. Apalagi, biaya konstruksi terus mengalami kenaikan dan bisa lebih mahal jika berada di kawasan dengan kondisi geografis yang sulit.
“Jadi memang tidak mudah kalau hanya mengandalkan anggaran yang terbatas. Karena itu kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalteng bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya, Kamis (9/7).
Menurut Lohing, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas. Akibatnya, sebagian besar dana yang tersedia masih terserap untuk pemeliharaan jalan agar akses transportasi masyarakat tetap berfungsi.
Perbaikan yang dilakukan pun umumnya hanya berupa penutupan lubang, perbaikan kerusakan ringan, hingga pemeliharaan rutin di sejumlah ruas. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran lalu lintas, tetapi belum mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur secara permanen.
“Kalau anggarannya hanya cukup untuk tambal sulam, hasilnya juga hanya bertahan sementara. Jalan memang bisa dilewati, tetapi kerusakan akan kembali muncul apabila tidak dilakukan peningkatan konstruksi secara permanen. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, luas wilayah Kalimantan Tengah dengan jaringan jalan yang menghubungkan kabupaten, kecamatan hingga kawasan pedalaman membuat kebutuhan pembangunan infrastruktur jauh lebih besar dibandingkan daerah lain.
Karena itu, menurutnya, percepatan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci agar peningkatan kualitas jalan dapat dipercepat.
Lohing menegaskan, investasi pada sektor jalan bukan sekadar membangun akses transportasi, tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya distribusi barang, mempercepat arus logistik, membuka keterisolasian wilayah, serta memperluas akses menuju sentra pertanian, perkebunan, hingga kawasan ekonomi baru. (zia/ko)
