PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com -Pemerintah Kota Palangka Raya kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi predikat WTP ke-10 kali secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Pemko Palangka Raya.
Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar kepada Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Jumat (29/5).
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan negara itu juga menunjukkan kuatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras sehingga opini WTP dapat kembali diraih untuk kesepuluh kalinya secara beruntun.
“Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan secara efektif dan tepat sasaran,” ujar Fairid.
Fairid menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berkomitmen menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Sinergi yang baik antarlembaga dan perangkat daerah dinilai menjadi faktor penting dalam mempertahankan prestasi tersebut.
Meski kembali meraih opini WTP, Fairid menegaskan pihaknya tidak akan berpuas diri.
Pemko Palangka Raya berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan pencapaian historis ini, Pemko Palangka Raya diharapkan dapat terus mempertahankan standar terbaik dalam pengelolaan keuangan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas,” pungkasnya.(afa/ans/ko)
