PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Rapat Exit Meeting Calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026 yang dihadiri Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, di Ruang Rapat Kantor Inspektorat Kota Palangka Raya, Kamis (4/6).
Dalam kegiatan tersebut, tim penilai menyampaikan hasil observasi, evaluasi, serta sejumlah rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan penguatan implementasi nilai-nilai antikorupsi di lingkungan Pemko Palangka Raya. Exit meeting juga menjadi sarana untuk meninjau capaian yang telah diraih sekaligus merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Fairid menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah dan dilaksanakan secara berkelanjutan. “Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen untuk terus memperkuat budaya integritas serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pencegahan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama yang diterapkan secara konsisten di seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Ia menyampaikan, pembangunan budaya antikorupsi tidak hanya menjadi tuntutan regulasi tetapi juga kebutuhan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Melalui keikutsertaan dalam program Calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026, Pemko Palangka Raya berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Melalui program ini, kami berharap pelayanan publik semakin berkualitas, transparan, profesional, serta bebas dari praktik korupsi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya, Sekretaris Daerah, para asisten, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Palangka Raya. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Palangka Raya optimistis mampu memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus menjadi daerah percontohan antikorupsi di tingkat nasional. (afa/ans/ko)
