MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Infrastruktur adalah urat nadi pembangunan yang berfungsi untuk melancarkan mobilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan biaya logistik, dan membuka lapangan kerja. Fasilitas dasar ini juga berperan penting dalam meratakan akses pendidikan, kesehatan, dan air bersih bagi masyarakat luas.
Bupati Barito Utara H Shalahuddin ST MT ketika meninjau langsung dua titik infrastruktur vital di Kecamatan Montallat, Jumat (5/6) menekankan bahwa kunjungan tersebut difokuskan pada progres pembangunan Jembatan Tumpung Laung- Sikan serta kondisi memprihatinkan Jembatan Petake yang mulai rusak parah.
Peninjauan dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap proyek strategis daerah sekaligus respons cepat atas laporan warga mengenai Jembatan Petake yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Saat mengecek Jembatan Tumpung Laung-Sikan, Bupati Shalahuddin meminta kontraktor pelaksana untuk mengejar target waktu penyelesaian.
Ia menekankan agar percepatan tidak dilakukan dengan mengorbankan kualitas, terutama pada struktur pondasi yang menjadi penopang utama jembatan.
“Percepatan waktu bukan berarti mengorbankan kualitas. Harapan kami agar hal itu menjadi perhatian semua pihak terkait, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing,” tegasnya.
Menruutnya, Jembatan tersebut merupakan satu dari tiga proyek strategis daerah yang dirancang untuk mempercepat konektivitas antarwilayah.
Keberadaannya dinilai krusial bagi mobilitas warga dan distribusi logistik antar desa di Kecamatan Montallat dan sekitarnya.
Berbeda dengan progres pembangunan yang masih sesuai koridor, kondisi Jembatan Petake justru memprihatinkan.
Bupati mendapati sejumlah kerusakan pada bagian lantai jembatan dan railing atau pagar pengaman yang sudah tidak layak fungsi.
Kondisi itu dinilai sangat membahayakan keselamatan warga yang melintas setiap hari.
Tanpa menunggu lama, Bupati Shalahuddin langsung memberikan instruksi tegas kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara. Ia meminta agar perbaikan dilakukan secepatnya tanpa melalui prosedur birokrasi yang berbelit.
“Jangan ditunda. Saya minta Dinas PUPR segera lakukan assessment, siapkan anggaran, dan lakukan perbaikan secepatnya. Keselamatan masyarakat nomor satu,” tegas Bupati.
Ia juga mengingatkan bahwa kelambanan dalam menangani infrastruktur publik dapat berisiko pada kecelakaan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, ia menginginkan laporan teknis dari Dinas PUPR dalam waktu paling lambat satu pekan ke depan. (ren/nue/ko)
