PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai meningkat seiring datangnya musim kemarau 2026 menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kota Palangka Raya. Dewan menilai kesiapan infrastruktur pendukung penanganan kebakaran harus menjadi prioritas pemerintah daerah guna meminimalkan risiko bencana.
Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh mengatakan, salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah keterbatasan sumber air di sejumlah wilayah yang rawan mengalami kebakaran.
“Keberadaan sumur bor dan hidran yang dibangun selama ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendukung proses pemadaman. Namun, kondisi sejumlah fasilitas tersebut perlu mendapat perhatian karena tidak semuanya berfungsi optimal saat dibutuhkan,” katanya, Kamis (11/6).
Selain itu, peralatan pemadam portable yang dimiliki BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, hingga kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) juga dinilai masih perlu diperkuat. Keterbatasan peralatan dapat menjadi kendala ketika kebakaran melanda area yang luas dan sulit dijangkau.
“Yang menjadi perhatian kami adalah ketersediaan air di daerah rawan kebakaran, sumur bor atau hidran yang tidak berfungsi, serta peralatan pemadam portable yang terkadang belum memadai untuk menjangkau area kebakaran yang luas,” ujarnya.
Ia menegaskan kesiapan sarana dan prasarana harus dipastikan jauh sebelum puncak musim kemarau berlangsung.
Pemerin tah daerah diminta melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh fasilitas pendukung penanganan karhutla agar tidak terjadi kendala di lapangan.
“Kami juga mendorong digelarnya apel siaga besar yang melibatkan seluruh MPA di tingkat kelurahan. Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan kesiapan personel sekaligus mengevaluasi kondisi peralatan yang akan digunakan selama musim kemarau,” pungkasnya.(zia/ans/ko)
