Pangkalan Bun, Kaltengonline.com – DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Upaya ini dilakukan setelah pemadaman melalui udara terkendala jarak pandang yang dilaporkan berada di bawah 2.000 meter.
Wakil Ketua I DPRD Kobar, H Rudi Imam Gunawan, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari staf ahli Menteri Kehutanan hingga anggota DPR RI. Koordinasi tersebut bertujuan menyampaikan kondisi di daerah sekaligus mendorong langkah penanganan yang lebih konkret.
Rudi menyebut komunikasi telah dilakukan dengan Fahrizal Fikri, staf ahli Menteri Kehutanan. Dalam komunikasi itu, DPRD menyampaikan kondisi kabut asap serta kendala yang membuat helikopter water bombing belum dapat beroperasi secara aman.
Menurut Rudi, keterbatasan jarak pandang menjadi hambatan serius dalam upaya pemadaman melalui udara. Padahal, metode tersebut diharapkan dapat membantu menekan kobaran api di Kobar dan TNTP.
DPRD Kobar juga menjalin komunikasi dengan anggota DPR RI, Bambang Purwanto. Rudi mengatakan berbagai jalur komunikasi ditempuh agar persoalan karhutla yang dihadapi daerah mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah pusat.
“Kita sudah berusaha semaksimal mungkin menghubungi pihak-pihak terkait yang ada di pusat agar ada tindakan yang lebih konkret,” kata Rudi, Minggu (11/10/2026).
Selain itu, Rudi mengaku telah menghubungi Menteri Mukhtaruddin untuk menyampaikan kondisi karhutla di Kobar. Menurut dia, Mukhtaruddin akan membicarakan persoalan tersebut dengan Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mencari solusi penanganan.
Di tingkat daerah, DPRD Kobar turut menyurati pemerintah kabupaten. Rudi mengatakan surat itu meminta Bupati Kobar menerbitkan surat edaran kepada kepala desa dan lurah agar mengajak masyarakat melaksanakan salat istikharah di wilayah masing-masing.
DPRD juga berharap pemerintah daerah melibatkan pesantren-pesantren dalam kegiatan doa bersama yang direncanakan di Lapangan Sampuraga. Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar yang didorong DPRD di tengah penanganan karhutla.
Rudi mengatakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk mencari jalan keluar. Namun, upaya tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret lintas instansi, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan keselamatan petugas agar penanganan karhutla di Kobar, termasuk TNTP, dapat berjalan lebih efektif. (Ko)
