PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Penya luran bantuan air bersih di tengah ancaman musim kemarau tidak boleh sekadar bersifat seremonial. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya mendesak pemerintah kota (Pemkot) untuk memastikan ketepatan data penerima, pemetaan kawasan rawan, serta pengawasan ketat agar pasokan benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Rusdiansyah, mengingatkan agar distribusi air bersih merujuk pada kondisi riil di lapangan. Pendataan yang akurat mutlak diperlukan supaya bantuan tidak hanya menumpuk di kawasan yang mudah dijangkau, tetapi juga menyentuh wilayah pinggiran yang mengalami krisis air parah.
“Pendataan penerima bantuan air bersih ini harus benar-benar tepat sasaran. Pastikan masyarakat yang memang sangat membutuhkan mendapatkan bantuan, sehingga tidak ada warga terdampak yang terlewat,” tegas Rusdiansyah, Selasa (20/10).
Menurutnya, Pemkot wajib memetakan, zonasi wilayah krisis air sebagai skala prioritas penyaluran. Proses pendataan ini, lanjut Rusdiansyah, tidak bisa hanya mengandalkan laporan pasif di belakang meja.
Ia mendorong, pelibatan aktif perangkat kelurahan, hingga rukun tetangga (RT/ RW) serta tokoh masyarakat setempat yang dinilai paling memahami kondisi warganya. Keterlibatan aparatur di tingkat bawah ini, juga dinilai vital untuk memperbarui data secara berkala, seiring dengan dinamika perubahan pasokan air selama puncak musim kemarau.
Di samping menyoroti akurasi data, Rusdiansyah juga menekankan, pentingnya pengawasan teknis di lapangan saat pendistribusian berlangsung. Koordinasi lintas sektor harus berjalan mulus guna menghindari ketimpangan pembagian.
“Yang terpenting, jangan sampai ada wilayah yang sudah menerima bantuan, sementara warga di kawasan lain dibiarkan kesulitan air. Pendataan dan pengawasan distribusinya harus dikawal ketat agar bantuan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” tandas politikus tersebut. (zia/ko)
